Kasus Ade Armando Orang Minang Lebih Kadrun Dari Pada Kadrun Masih Ngendap di Polda Sumbar

TRIBUNPEKANBARU.COM - Kasus dugaan penghinaan yang dilaporkan oleh Koordinator Kuasa Hukum Badan Koordinasi Adat Nagari (Bakor KAN), Wendra Yunaldi  belum jelas kabarnya. 

Ade Armando dipolisikan Bakor KAN pada Juni 2020 lalu setelah memposting pernyataannya ke Facebook bahwa 'orang Minang lebih kadrun dari pada kadrun'. 

Belum jelasnya kasus tersebut membuat DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sumbar heran.

Pasalnya, kasus tersebut jalan di tempat selama dua tahun di Polda Sumbar.

Mereka pun menggelar unjuk rasa di depan Polda Sumbar, Kamis (6/10/2022).

Mereka menuntut Polda Sumbar untuk segera memproses hukum Ade Armando karena dianggap menghina orang Minang.

Para pendemo datang membawa bendera DPD KNPI Sumbar dan spanduk yang berisi 'Tangkap Ade Armando, Kami tidak akan berhenti sebelum ditangkap'.

Lalu ada juga spanduk yang berisi 'Tangkap Pemecah Belah Kesatuan', serta spanduk yang berisi 'Polda Sumbar Jangan Lelet Tangani Kasus Ade Armando'.

ketua OKK DPD KNPI Sumbar, Muhammad Fajri mengatakan kedatangan mereka menuntut Polda Sumbar segera mengusut tuntas kasus Ade Armando yang telah melecehkan masyarakat Minangkabau.

KNPI Sumbar juga mendesak agar Polda Sumbar transparan dalam menangani kasus yang menjerat Ade Armando.

“Kami hanya ingin tahu bagaimana perkembangannya saja, bagaimana kelanjutannya. Jika ada proses yang berlangsung tolong disampaikan. Jadi kami tahu bagaimana perkembangannya, kami hanya meminta Polda Sumbar transparan,” ujarnya kepada wartawan.

Selain itu, pihaknya juga menuntut agar kasus tersebut segera diproses karena ini menyangkut harga diri masyarakat Minangkabau. 

“Walaupun sudah ada proses dan penanganan, tapi kami menuntut agar prosesnya lebih dipercepat. Kami akan terus lakukan pengawalan, kami akan terus membela harga diri kami sebagai masyarakat Minangkabau,” katanya lagi. 

Beliau juga mengatakan Minggu lalu telah datang ke Mapolda dengan aksi damai, untuk menuntut hal yang sama dan saat itu katanya pihak dari Polda mengatakan akan memproses namun sampai saat ini proses itu tidak kunjung tampak.

"Kami datang lagi menuntut hal sama," ujar Fajri.