Benny Wenda: Pemberitahuan Mendesak, Buchtar Tabuni dan 2 Menteri Ditangkap

Baik ULMWP maupun Indonesia adalah anggota Melanesian Spearhead Group, sebuah forum regional. Kami duduk mengelilingi meja bersama-sama sebagai orang yang sederajat.

Bayangkan jika polisi Inggris menangkap seorang anggota Parlemen Skotlandia setelah pertemuan damai di rumah mereka sendiri – akan ada kecaman internasional. Inilah realitas brutal pendudukan kolonial Indonesia.

Ini bukan pertama kalinya Tabuni menjadi sasaran negara Indonesia.

Dia telah menghabiskan sebagian besar hidupnya di balik jeruji besi, dan sebelumnya ditangkap dan didakwa dengan pengkhianatan karena keterlibatannya dalam protes anti-rasisme pada tahun 2020.

Ini adalah penganiayaan politik: kerasnya perlakuan Buchtar hanya karena posisinya sebagai pemimpin yang dihormati di perjuangan kemerdekaan.

Sejarah memberi tahu kita bahwa tidak ada pengadilan yang adil bagi orang Papua Barat di Indonesia.

Victor Yeimo masih sakit parah di penjara, di mana ia ditahan atas tuduhan pengkhianatan palsu sejak Mei 2021.

Kami sangat membutuhkan bantuan dari semua kelompok solidaritas internasional dan LSM – Anda harus menekan pemerintah Anda untuk membantu membebaskan Tuan Tabuni, dan semua lainnya Tahanan politik Papua Barat.

Mr Tabuni adalah advokat terkemuka untuk solusi damai di Papua Barat: pembawa damai sejati, baik untuk Papua Barat dan migran Indonesia.

Sebagai Ketua Dewan Papua Barat, dan anggota pendiri KNPB, ia telah mengadvokasi tanpa henti untuk referendum kemerdekaan yang dimediasi secara internasional.

Kami menuntut Indonesia segera membebaskannya, bersama Bazoka Logo dan Iche Murib.

Kebebasan mereka sangat penting untuk menjaga perdamaian.

Indonesia tidak dapat menahan jalan mereka menuju perdamaian di Papua Barat.

Kerinduan akan kebebasan yang kita pegang di hati kita terlalu kuat: kita akan melanjutkan perjuangan kita sampai kita memenangkan pembebasan kita.

Tapi belum ada resolusi damai untuk masalah ini.

Alih-alih lebih banyak penangkapan, lebih banyak pelanggaran hak asasi manusia, Presiden Joko Widodo harus duduk bersama saya untuk membahas jalan menuju referendum yang dimediasi secara internasional.

( Tribunpekanbaru.com / Pitos Punjadi )