Instruksi Kapolri Jelas: Hilangkan Budaya Setoran ke Atasan, tetapi Pengamat Meragukan!

TRIBUNPEKANBARU.COM - Budaya 'setoran' kepada atasan menjadi momok di tubuh Polri.

Bahkan, hal ini secara gamblang disorot Kapolri Jenderal Polisi.

ia pun memerintahkan kepada jajarannya untuk menghilangkan budaya buruk itu.

Apalagi kinerja Polri akhir-akhir ini mendapat sorotan dan diminta untuk dilakukan reformasi total di tubuh Polri.

Menangapi himbauan itu Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto pesimis.

Ia menjelaskan larangan itu hanya sebatas narasi dan retorika selama masih disorot publik.

"Bila larangan-larangan itu hanya sekedar narasi atau retorika yang muncul bukan perbaikan tapi malah akan menggerus kewibawaan Kapolri sendiri. Karena praktik-praktik seperti itu akan jalan lagi, kalau sorotan publik menurun," kata Bambang saat dihubungi, Sabtu (30/10/2022).

Menurutnya, ada tiga alasan utama sehingga budaya 'setoran' ini masih menempel di tubuh Polri. 

Tiga alasan itu yakni adanya biaya untuk promosi jabatan, biaya pendidikan, hingga gaya hidup yang hedonis para petinggi Polri yang menjadi budaya tersebut masih ada.

"Kalau para petingginya tidak hedonis, tentu tak perlu menerima setoran dari bawahan," tuturnya.

Lebih lanjut, Bambang menilai budaya 'setoran' itu memang merupakan sebuah kebiasaan bagi Korps Bhayangkara tersebut.

Sehingga, ketika ada larangan baik secara lisan maupun aturan tertulis, maka budaya seperti itu akan sulit dihilangkan.

"Soal parah atau tidak itu tentu harus ada perbandingannya. Tapi secara faktual itulah yang terjadi selama ini. Bahkan kalau tidak seperti itu justru dianggap anomali," ucapnya.

Kapolri Minta Budaya Setoran Ditiadakan

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstrusikan jajarannya untuk tidak melakukan pemungutan liar (pungli) kepada masyarakat. Instruksi tersebut untuk menghilangkan budaya setoran dari bawahan ke atasan.

Penegasan itu disampaikan Kapolri dalam akun instagram pribadinya @listyosigitprabowo pada Senin (24/10/2022). Karena itu, dia mengingatkan anggotanya tidak ada lagi alasan untuk melakukan pemungutan liar (pungli).

Baca juga: Instruksi Kapolri Kepada Anggotanya, Jenderal Listyo: Jangan Suka Ghosting Laporan Masyarakat!

"Kita kita yang atasan atasan ini juga harus mengurangi hal-hal atau menghilangkan hal-hal yang membuat anggota kemudian memiliki alasan untuk melakukan pungli, karena alasannya untuk melakukan setoran ke atasan ini tolong ditiadakan," kata Sigit.

Dijelaskan Sigit, cara ini pun telah dilakukan oleh As SDM Polri. Dia mengklaim, tidak ada lagi anggota yang masuk sekolah hingga naik jabatan harus membayar ke atasan.

"Saya kira Pak As SDM sudah melakukan gak ada yang namannya mau masuk sekolah bayar, mau dapat jabatan bayar dan ini sudah saya cek di Mabes tidak ada seperti itu termasuk juga kalau ada yang bawa-nawa nama saya tolong tangkap, laporkan," jelasnya.

Sigit menuturkan bahwa instruksi tersebut berlaku dari Polda hingga Polres di daerah. Dia melarang keras tindakan pungli yang dilakukan oleh anggotanya.

"Kita sepakat di mabes tidak ada yang seperti itu, tolong di Polda di Polres lakukan hal yang sama, tidak ada untuk menempatkan jabatan harus bayar, tidak ada untuk supaya seseorang untuk sekolah harus bayar," jelasnya.

"Berikan penilaian yang objektif, terkait dengan prestasinya, usulkan. Dan kita juga dari Mabes akan melihat hal yang sama. Hilangkan hal-hal (pungli) yang seperti itu," sambungnya.

Lebih lanjut, Sigit mengancam akan membatalkan atau mencopot anggotanya yang terbukti membayar untuk mendapatkan kenaikan jabatan.

"Ini kalau saya denger rekan-rekan mungkin karena langsung gak bisa lewat orang kemudian bayar saya coret saya batalkan, karena ini terkait dengan komitmen kita kedepan supaya lebih baik karena itu saya minta propam betul-betul awasi, saya masih mendengar hal-hal seperti itu, kalau masih ada saya turunkan propam langsung saya copot. Tolong ini menjadi perhatian," pungkasnya.