LGBT Bikin Hubungan Rusia dan AS Kembali Memanas
AS mengkritik dan menyarankan agar Rusia membatalkan RUU anti LGBT, namun saran itu dikecam keras Rusia
lihat foto
TRIBUNPEKANBARU.COM - Hubungan Rusia dan Amerika Serikat kembali memanas, namun kali ini memanasnya hubungan kedua negara bukan karena Ukraina, melainkan LGBT.
Moskow geram karena Amerika Serikat mengkritik RUU anti LGBT Rusia.
Menurut Moskow, kritikan AS tersebut sebagai campur tangan dalam urusan dalam negeri.
"Kami memperhatikan pernyataan banyak pejabat AS yang mengkritik RUU yang diadopsi oleh Duma Negara Federasi Rusia yang melarang penyebaran propaganda hubungan seksual non-tradisional, pedofilia atau informasi yang menyebabkan keinginan untuk mengubah jenis kelamin,"
"Kami menganggap pernyataan seperti itu sebagai campur tangan besar dalam urusan internal kami," kata kedutaan Rusia di Washington dilansir dari TASS.
Kedubes Rusia mengatakan RUU anti LGBT itu sebagai bukti negaranya bertekad melindungi norma-norma susila dan norma agama yang diyakini dan ditegakan oleh masyarakat yang beradab dan bermoral.
Rusia pun menuding AS sebagai biang kerok munculnya LGBT di seluruh penjuru dunia.
"Rusia secara konsisten mendukung perlindungan nilai-nilai keluarga tradisional. Kami secara terbuka berbicara tentang penolakan kami terhadap upaya negara-negara Barat, yang dipimpin oleh Amerika Serikat, untuk memaksakan ide-ide pseudo-liberal dan sesat tentang hak asasi manusia di negara lain. Kami menuntut agar Washington menghormati pilihan rakyat kami untuk mematuhi pedoman moral yang diturunkan dari generasi ke generasi dan merupakan dasar identitas sipil Rusia," tambah pernyataan itu.
Ketua Duma Negara Bagian Vyacheslav Volodin mengatakan selama sidang RUU bahwa Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken telah meminta anggota parlemen Rusia untuk membatalkan RUU tersebut.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken memang gencar mengkampanyekan LGBT sebagai hak setiap manusia.
"Pada hari Kamis, anggota Duma Negara dengan suara bulat memilih untuk menyetujui pembacaan ketiga RUU yang memperkenalkan denda besar untuk propaganda yang mempromosikan hubungan seksual non-tradisional, pedofilia, dan informasi yang dapat mendorong operasi penggantian kelamin.
( TRIBUN PEKANBARU.COM )
