Breaking News:

Berita Inhil

Mantan Bupati Inhil Kembali Ajukan Praperadilan

PN Inhil kembali menggelar sidang dugaan korupsi yang menyeret mantan Bupati Kabupaten Inhil 2 periode, H Indra Muklis Adnan

Penulis: T. Muhammad Fadhli | Editor: Ariestia
Istimewa
Tim Kuasa Hukum IMA, Yudhia Perdana Sikumbang, SH, MH, CPL, Muhsin SH, MH, Bambang Sasmita Adi putra, SH, SE, MH, Vivi arfiani, SH, MH, Zainuddin, SH dan Moh. Arsyad, SH, MH usai menjalani sidang di PN Tembilahan, Selasa (17/01/23) Pagi. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, TEMBILAHAN – Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) kembali menggelar sidang dugaan korupsi yang menyeret mantan Bupati Kabupaten Inhil 2 periode, H Indra Muklis Adnan (IMA), Selasa (17/01/2023) Pagi.

Kuasa hukum IMA dalam persidangan membacakan tentang permohonan praperadilan sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 102/PUU- XIII/2015 Pasal 82 ayat (1) huruf d.

Dalam pasal tersebut berbunyi, menyatakan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana bertentangan dengan Undang-undang dasar Negara Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang frasa suatu perkara sudah mulai diperiksa.

Kuasa Hukum IMA, Yudhia Perdana Sikumbang, SH, MH, CPL, mengatakan, sesuai pasal tersebut tidak dimaknai permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan.

“Suatu putusan MK itu bersifat Final dan mengikat, sehingga tidak terbuka ruang untuk tidak tunduk atau mentaati Putusan Mahkamah tersebut,” ujarnya mewakili Tim Kuasa Hukuk IMA.

Menurutnya, karena amar putusannya tersebut diatas sudah Gramatikal dan tekstual serta sudah tegas den rigit, sehingga tidak terbuka ruang untuk dapat menganulir Putusan tersebut.

Ditambahkannya, suatu permohonan praperadilan menjadi gugur apabila majelis hakim pada pokok perkara telah memeriksa minimal Identias terdakwa atau Pemohon Praperadilan yang termaktub di dalam Surat Dakwaan atau Surat Dakwaan Tersebut dibacakan pada saat siding Pertama.

“Faktanya dalam perkara pokok terhadap Pemohon telah dinyatakan ditunda pemeriksaannya dikarenakan ketidaksiapan Pemohon, dimana Pemohon dalam keadaan sakit dan belum didampingi Penasihat Hukum,” tegasnya.

Lebih jauh dijelaskannya, di dalam Pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XII/2015 halaman 51 paragraf terakhir yang berbunyi “dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa di pengadilan negeri.

“Sedangkan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai. Maka permintaan tersebut gugur adalah bertentangan dengan UUD 1945,” pungkasnya. ( Tribunpekanbaru.com/T. Muhammad Fadhli).

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved