Pentolan KKB Papua Benny Wenda : Bebaskan Lukas Enembe, Apa Itu KKB Papua?

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Pentolan KKB Papua yang mengaku sebagai Presiden Sementara Papua Barat , Benny Wenda meminta Lukas Enembe dibebaskan, lantas apa itu KKB Papua ?

KKB Papua adalah singkatan dari Kelompok Krimininal Bersenjata di Papua yang ingin merdeka dan menuding Indonesia sebagai negara penjajah.

KKB Papua ini terdiri dari berbagai organisasi pendukung, satu di antara pentolannya adalah Ketua ULMWP yakni Benny Wenda .

Benny Wenda pun bereaksi atas ditangkapnya Gubernur Papua Lukas Enembe , dan Lukas Enembe disinyalir mengalirkan dana ke KKB Papua .

Benny Wenda pun mengeluarkan pernyataan setelah Lukas Enembe ditangkap.

"Atas nama Eksekutif ULMWP, saya menyerukan pembebasan segera dan tanpa syarat Gubernur Papua Lukas Enembe . Penangkapan Lukas Enembe oleh negara Indonesia mengikuti kriminalisasi pada September 2022, ketika dia dituduh melakukan korupsi dan dilarang bepergian ke luar negeri untuk perawatan medis penting," ungkap Benny Wenda.

Menurut Benny Wenda , Lukas Enembe adalah satu-satunya orang Papua Barat terbaru yang dikriminalisasi dengan cara ini.

Eltinus Omaleng, Bupati Mimika, ditangkap tahun lalu atas tuduhan korupsi palsu.

Korupsi adalah apa yang mereka klaim ketika orang Papua mencoba memperbaiki kondisi rakyatnya.

Ketika pengunjuk rasa Papua Barat turun ke jalan untuk menyerukan pembebasan Lukas Enembe , polisi bersenjata Indonesia memukuli, menembak, dan menangkap mereka dalam jumlah besar.

Sejauh ini, satu pengunjuk rasa telah dibunuh oleh polisi saat menyerukan pembebasan Gubernur Lukas Enembe .

Inilah yang disebut Kapolda Papua sebagai ‘insiden kecil’ – membunuh seorang warga sipil Papua Barat bukanlah apa-apa bagi pasukan pendudukan Indonesia.

"Perlakuan Lukas Enembe tak lepas dari sikapnya yang semakin vokal menentang kebijakan kolonial Indonesia di Papua Barat .

Dia menentang pembagian Indonesia atas Papua Barat menjadi provinsi baru, sebuah taktik memecah belah dan menguasai yang dirancang untuk mencuri sumber daya alam kita dan memungkinkan militerisasi lebih lanjut di desa kita.

Pembagian provinsi adalah bagian dari paket pembaharuan 'Otonomi Khusus' kolonial, yang hanya membawa kehancuran selama dua puluh tahun atas nama 'pembangunan'.