Pemko Pekanbaru
Super Hub Pemko Pekanbaru

Pentolan KKB Papua Benny Wenda Tuding Indonesia Atas Penyandaraan Pilot Susi Air

Pentolan KKB Papua yang masuk daftar buronan internasional, Benny Wenda tuding Indonesia atas penyanderaan pilot Susi Air

Penulis: pitos punjadi | Editor: Nolpitos Hendri
ulmwp.org
Pentolan KKB Papua Benny Wenda Tuding Indonesia Atas Penyandaraan Pilot Susi Air. Foto: Ketua ULMWP Benny Wenda 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Pentolan KKB Papua yang masuk daftar buronan internasional, Benny Wenda tuding Indonesia atas penyanderaan pilot Susi Air .

Benny Wenda menyampaikan simpati atas penyanderaan pilot Susi Air asal Selandia Baru oleh KKB Papua tersebut.

Menurut Benny Wenda , penyanderaan pilot Susi Air oleh KKB Papua itu sebagai akibat penjajahan Indonesia terhadap Papua Barat .

Pernyataan itu disampaikan pentolan KKB Ppaua , Benny Wenda melalui situs resmi ULMWP.

Dalam pernyataan itu, Benny Wenda juga menyampaikan simpati terdalam kepada teman dan keluarga pilot Selandia Baru yang disandera di Nduga.

Pada saat yang sama, Eksekutif ULMWP menegaskan kembali dan meyakinkan pemerintah Selandia Baru dan dunia bahwa kita melakukan pendekatan diplomatik yang damai.

Berikut pernyataan lengkap Benny Wenda :

Peta jalan kami sangat jelas: kami mengejar tujuan bersatu Papua Barat Merdeka – pembebasan nasional – secara damai, melalui mekanisme politik diplomatik.

Kita tidak boleh melupakan fakta bahwa Indonesia menggunakan kekerasan semacam ini sebagai bagian dari strategi pendudukan yang berbeda.

Tujuan mereka adalah mengintensifkan militerisasi di Papua Barat sebagai cara memperkuat cengkeraman kolonial mereka di tanah kami.

Tahun lalu, parlemen Indonesia mengesahkan undang-undang yang membentuk tiga provinsi baru di Papua Barat, sebagai bagian dari pembaruan program 'Otonomi Khusus' tahun 2001.

Orang Papua Barat sangat menolak 'Otonomi Khusus', dengan lebih dari 700.000 dari kami telah menandatangani petisi menentangnya.

Pembagian provinsi adalah pembenaran untuk peningkatan militerisasi di Papua Barat, murni dan sederhana.

Dengan membuat pembagian administrasi baru, Indonesia membenarkan pendirian infrastruktur kolonial baru dan pos militer baru.

Mereka tidak menginginkan dialog atau protes damai: mereka menginginkan kekacauan dan kekerasan, agar Papua Barat tetap menjadi zona perang.

Halaman 1/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved