Persoalan Jalan Poros Pekanbaru-Dumai Jadi Satu Bahasan Dalam Rapat Bersama Menteri ATR/BPN

Ada juga permasalahan di tanah areal transmigrasi yang bakal dibahas solusinya bersama Kementerian Desa dan PDTT.

Permasalahan Hak Guna Usaha (HGU) nantinya bakal dibahas langsung oleh Kementerian ATR/BPN.

"Namun semuanya itu sudah dibahas bersama pansus di Provinsi Riau, kita akan pilah- pilah, yang mana KLHK, BUMN, mana yang ke Kementerian Desa," ujarnya.

Hadi sudah menyampaikan ke Gubernur Riau bahwa Kementrian ATR/BPN ingin membantu menyelesaikan permasalahan tanah Jalan Poros Dumai-Pekanbaru.

Ia meyakinkan bakal datang ke kementrian masing-masing untuk menceritakan permasalahan ini.

"Sehingga nanti ada satu peraturan yang bisa untuk bisa menyelesaikan masalah tanah poros Dumai-Pekanbaru ini, sehingga kita di lapangan untuk menyelesaikan masalah ini tidak melanggar undang-undang," tegasnya.

Hadi menyadari bahwa saat ini ada puluhan ribu desa di nusantara berada dalam kawasan hutan. Ia menyebut bahwa desa itu tidak akan bisa diterbitkan sertipikat.

"Jadi memang tidak bisa disertifikatkan karena berada dalam kawasan hutan, hal ini tentu jadi PR tersendiri yang harus dituntaskan," ungkapnya.

Anggota Komisi II DPR RI, Andi Rahman berharap nantinya permasalahan lahan di Riau bisa dituntaskan satu persatu. Apalagi Menteri ATR/BPN datang langsung ke Riau.

Permasalahan Jalan Poros Dumai-Pekanbaru tentu mengganggu roda perekonomian.

Ia berharap masalah jalan poros ini bisa segera tungas.

Plt Kepala Kanwil BPN Riau, Asnawati menjelaskan bahwa sebagian besar bidang tanah di Provinsi Riau sudah memiliki sertipikat.

Ia menyebut bahwa ada tiga juta lebih bidang tanah di Riau.

Sebanyak 60,7 persen bidang tanah di Riau telah memiliki sertifikat. Sedangkan 39,3 persen masih belum ada sertifkat.

Pihaknya terus melakukan percepatan sertfikasi bidang tanah di Riau. Satu upayanya lewat program PTSL pada tahun 2022 silam ada 41.600 bidang tanah sudah disertifikasi.

( Tribunpekanbaru.com / Fernando Sikumbang )