Koruptor di Tubuh Kemenkeu Dilacak, 69 Pegawai Ketar-ketir, Sri Mulyani: Kami Bersihkan Pengkhianat

"Itu tahun 2009 sampai 2023, ada 160 laporan lebih. Taruhlah 168 sejak itu tidak ada kemajuan informasi. Sesudah diakumulasikan, semua melibatkan 460 orang lebih ke kementerian itu yang akumulasi terhadap transaksi yang mencurigakan itu bergerak di sekitar Rp 300 triliun," ujar Mahfud.

Merespon hal tersebut, Sri Mulyani buka bicara atas kejanggalan transaksi tersebut sebagaimana yang disampaikan Mahfud MD dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). 

Menurut Sri, pihaknya selalu bekerja sama dengan pihak manapun, termasuk PPATK. Bahkan, ia telah menerima sebanyak 266 surat dari PPATK sejak 2007 sebagai bukti pengawasan Kemenkeu terhadap pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) jajarannya, sehingga bersih dari kecurangan.

"Perlu kami sampaikan, ternyata surat dari PPATK kepada Kementerian Keuangan sudah ada sejak 2007 sampai 2023. Kami menerima informasi dari PPATK sebanyak 266 surat atau data," ujar Sri, dilihat dari siaran pers di Kanal YouTube Kemenkeu RI, Sabtu (11/3/2023).

"Saya ingin tegaskan, bahwa 266 surat ini sebenarnya 185 adalah permintaan dari kami, kami yang meminta PPATK untuk menyampaikan informasi menyangkut data dari ASN di bawah Kementerian Keuangan, sedangkan sisanya 81 itu inisiatif PPATK," lanjut dia. 

Artinya, kata Sri, PPATK menjalankan tugasnya dan menemukan adanya transaksi menyangkut aparat di Kemenkeu, ASN di Kemenkeu, dan transaksinya itu disampaikan kepada kami.

Dia mengatakan, dari ratusan surat tersebut, ada sekira 964 pegawai yang diidentifikasi oleh Irjen Kemenkeu dan PPATK. Sementara saat ini jumlah pegawai di Kemenkeu mencapai 74 ribu orang.

"Jadi 964 akumulasi jumlah pegawai yang diidentifikasi oleh kami Kementerian Keuangan, Inspektorat Jenderal atau yang diidentifikasi oleh PPATK, dari surat-surat tersebut kami telah melakukan tindak lanjut, semuanya," kata Sri Mulyani.

Sehingga, Sri menegaskan sekaligus meluruskan pernyataan Mahfud MD terkait pihaknya yang tidak memberikan tindak lanjut atas sorotan publik tentang aliran dana yang masuk ke kantung pejabat di tubuh Kemenkeu.

"Jadi kami kalau Pak Mahfud memberikan impresi seolah-olah tidak ada tindak lanjut, kami ingin meluruskan sore hari ini, seluruh surat dari PPATK yang dikirim ke kami baik itu permintaan kami 185 atau yang merupakan inisiatif PPATK semuanya ditindaklanjuti," jelas Sri.

"86 surat kami memberikan tindak lanjut dengan melakukan beberapa pengumpulan bukti-bukti tambahan, pengumpulan bahan keterangan, artinya itu informasi belum memadai dan kami terus menambah informasi. Tindakan dari irjen menambah dan mengumpulkan bahan dan keterangan," lanjutnya.

Oleh karena itu, pihaknya juga menindaklanjuti temuan tersebut dengan melakukan audit investigasi sebanyak 126 kasus dan rekomendasi hukuman disiplin kepada 352 pegawai.

Adapun hukuman tersebut, diberikan sesuai dengan Undang-Undang ASN dwn PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin ASN.

"Karena Kemenkeu adalah aparat negara, kami bukan aparat penegak hukum. Jadi dalam hal ini kalau ada suatu kasus yang menyangkut tindakan hukum, apakah itu kriminal, itulah yang kemudian kami sampaikan kepada APH, apakah itu KPK, kejaksaan atau kepolisian," kata Sri.

"Kami bekerja sama dengan ketiga aparat penegak hukum itu untuk menindaklanjuti dalam rangka penegakan hukum," lanjut dia.