DPRD Minta Program UHC Bisa Dijadikan Kado Bagi Masyarakat Pekanbaru Sempena HUT Kota ke-239

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Pemko Pekanbaru terus menggesa capaian Universal Coverage Health (UHC) tahun 2023 ini. Bahkan diharapkan bisa menjadi kado bagi masyarakat, pada momen HUT ke-239 Kota Pekanbaru.

Apalagi dengan UHC ini, nantinya seluruh masyarakat mendapat jaminan kesehatan, hanya dengan membawa KTP bisa berobat pakai BPJS.

Seperti diketahui, saat ini ada 68 ribu lebih warga Pekanbaru yang belum terdaftar di BPJS Kesehatan. Pemko Pekanbaru sendiri berupaya agar pada pertengahan tahun ini, 95 persen warga Pekanbaru bisa mendapat jaminan kesehatan. Sehingga, target UHC 95 persen bisa tercapai pada pertengahan tahun ini.

Di momen yang tepat ini, Wakil Ketua DPRD Pekanbaru, Ginda Burnama ST MT terus mendukung Pemko Pekanbaru dalam pelaksanaan UHC ini. Melalui program UHC, pihaknya berharap pelayanan kesehatan bagi masyarakat bisa semakin mudah dan menyeluruh.

"Kami sudah dapat informasi, beberapa waktu lalu, Ketua TAPD Kota Pekanbaru, yaitu Sekdako Pekanbaru bersama Diskes dan BPJS Kesehatan, sudah memberi proyeksi atau gambaran, bahwa UHC bisa segera dilaksanakan Pemko Pekanbaru," papar Ginda Burnama kepada Tribunpekanbaru.com, Kamis (22/6/2023).

Disebutkan, anggaran yang begitu besar untuk UHC ini, nantinya akan dikonversikan setiap bulan. Setiap bulan pemerintah harus mampu menalanginya.

"Ini sifatnya menalangi. Program bagus ini, namun bebannya di APBD. Inilah yang diekspos oleh Pemko Pekanbaru bersama Diskes dan BPJS Kesehatan kemarin kepada kita," katanya.

Mengingat postur anggaran Pemko Pekanbaru saat ini masih sangat minim, Ginda pun mengingatkan Pemko Pekanbaru jangan mengejar program yang berat lain, karena anggaran memang belum mencukupi.

Bahkan carilah stimulus-stimulus yang dapat membantu dalam penganggaran UHC ini.

"Jangan sampai Pemko Pekanabru nanti berhutang besar kepada BPJS Kesehatan. Imbasnya, BPJS pelayanannya juga kurang maksimal. Kepada Diskes Pekanbaru kami ingatkan, perhitungannya juga harus jeli," pinta Politisi milenial Gerindra tersebut.

Melihat kinerja Diskes Pekanbaru saat ini, dengan berkolaborasi bersama pemerintah dan BPJS Kesehatan, Ginda optimis UHC bisa terlaksana pada tahun 2024 mendatang. Dia juga sangat sepakat, program UHC menjadi kado untuk Hari Jadi Kota Pekanbaru ke-239.

"Adanya UHC ini dampaknya betul-betul dirasakan masyarakat. Sangat mempermudah masyarakat dalam berobat. Artinya, program yang sangat menyentuh langsung untuk masyarakat," terangnya.

Diakui Ginda, sebenarnya ada beberapa penyebab Kota Pekanbaru belum mencapai UHC. Selain postur anggaran yang belum mencukupi, juga karena proyeksi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), belum tercapai sesuai target. Apabila PAD bisa tercapai, maka UHC juga bisa terbantu. Karena diketahui, postur anggaran dilihat dari PAD juga.

"Kepada Diskes sebagai leading sektor program UHC, harus bisa menyingkronkan data penduduk dan data penerima UHC. Jangan nanti data yang ada tidak sesuai dengan realisasi di lapangan. Jangan sampai nanti jadi beban. Beban ini yang membuat pembengkakan biaya. Jadi Diskes harus betul-betul teliti dalam menyingkronkan data penerima UHC," saran Ginda.

Program UHC ini, sebagai upaya untuk memberikan fasilitas bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan secara gratis dan mudah, dengan menunjukkan KTP Kota Pekanbaru.

"Dengan menggunakan KTP, masyarakat dapat berobat. Namun, jangan sampai ini nanti menjadi temuan dari BPK, seperti ada penyalahgunaan atau kebijakan yang kurang tepat. Untuk itu, Pemko Pekanbaru harus benar-benar teliti dalam memproyeksikan program UHC ini," sarannya mengingatkan. (Tribunpekanbaru.com/Syafruddin Mirohi).