Projo Deklarasikan Dukung Capres Hari Ini, Budi Arie Setiadi: Pak "P"

TRIBUNPEKANBARU.COM - Organisasi relawan pendukung Presiden Joko Widodo, Pro Jokowi atau Projo, akan mendeklarasikan calon presiden (capres).

Dalam deklarasi yang digelar di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu (14/10/2023) hari ini, Projo akan mendeklarasikan bakal Capres berinisial "P".

Meski baru akan dideklarasikan secara resmi hari ini, Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi sudah sejak jauh-jauh hari mengumumkan bahwa capres yang didukung berinisial P.

"Jadi Pak P ya nanti. Calon yang kita dukung adalah Pak P. Kecenderungan besar (ke Pak P)," kata Budi Arie di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (9/10/2023).

Ketika itu, Budi menyebut bahwa sosok P itu bukan saja menjurus kepada Prabowo Subianto, bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju, tapi juga bisa mengarah kepada Ganjar Pranowo yang diusung PDI Perjuangan dan tiga partai politik lain.

"Ya pokoknya P-lah. P itu bisa Pak Ganjar, bisa Pak Prabowo, bisa Pak Airlangga," kata dia.

Namun demikian, satu hari menjelang deklarasi, Budi melempar sinyal semakin kuat bahwa capres yang akan didukung adalah Prabowo, bukan Ganjar.

Sebab, Prabowo menjadi satu-satunya capres yang dijadwalkan hadir dalam acara nanti. "(Ganjar Pranowo) enggak," ujar Budi, Jumat (13/10/2023).

Tidak hanya Prabowo, Projo juga mengundang Jokowi serta dua anaknya, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaesang Pangarep untuk hadir dalam forum rakernas nanti.

Namun, Budi menyebut Kaesang akan absen karena mempunyai agenda di Manado.

Adapun Jokowi dijadwalkan akan hadir pada pukul 14.00 WIB untuk membuka rakernas.

"(Deklarasi) jam 16.00 WIB setelah pembukaan rakernas," kata dia.

Meski Gibran yang digadang-gadang berpeluang menjadi calon wakil presiden (cawapres) akan hadir, Budi memastikan bahwa Projo belum akan mendeklarasikan dukungan kepada sosok cawapres.

"Nunggu putusan MK (Mahkamah Konstitusi). Supaya enggak mendahului," kata Menteri Komunikasi dan Informatika itu.

Seperti diketahui, MK sedang mempersiapkan putusan uji materi terkait ketentuan batas usia minimum calon presiden dan calon wakil presiden yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).