Respon Ketua MK Anwar Usman Dilaporkan ke KPK atas Dugaan Nepotisme

TRIBUNPEKANBARU.COM - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, Presiden Joko Widodo dan Walikota Solo Gibran Rakabuming dikaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketiganya dilaporkan oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Persatuan Advokat Nusantara (Perekat Nusantara), Senin (23/10/2023) terkait dugaan kolusi dan nepotisme.

Laporan itu, buntut putusan MK yang mengabulkan gugatan batas usia capres dan cawapres minimal 40 tahun atau pernah/sedang menjabat kepala daerah.

Anwar Usman enggan memberi komentar lebih lanjut terkait laporan tersebut.

"Ketawa aja saya," kata Anwar usai melantik tiga anggota Majelis Kehormatan MK (MKMK) di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (24/10/2023).

Jokowi sebelumnya juga telah buka suara atas tudingan yang dilayangkan kepadanya itu.

Ia menilai laporan dari masyarakat itu merupakan bagian dari proses demokrasi di bidang hukum.

Jokowi pun mengaku tak mempermasalahkan laporan tersebut.

Baca juga: Tim KPK Lakukan Pemeriksaan Fisik Flyover di Pekanbaru, Terkait Penyelidikan Dugaan Korupsi?

Baca juga: Ini Sosok yang Laporkan Jokowi, Anwar Usman, Gibran, Kaesang ke KPK soal Nepotisme

"Ya kita hormati semua proses itu," kata Jokowi di Senayan, Jakarta Selatan, pada Selasa (24/10/2023) dikutip dari YouTube KompasTV.

Senada dengan Jokowi, Gibran juga tampak tak risau akan laporan dugaan nepotisme dan kolusi ini.

Wali Kota Solo itu mengaku menyerahkan semua masalah ke KPK untuk ditindaklanjuti.

"Nanti biar ditindaklanjuti KPK, monggo silakan," ucapnya, Selasa (24/10/2023) dikutip dari YouTube KompasTV.

Gibran juga tak ambil pusing soal adanya pro dan kontra terkait dirinya yang maju sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto.

Ia mengaku menyerahkan kepada masyarakat agar menilai sendiri.

"Saya kembalikan lagi ke warga," tuturnya.