Ini 9 Objek Wisata di Kampar yang Terdampak Banjir, Disparbud Wacanakan Pemulihan Pakai Dana CSR

TRIBUNPEKANBARU.COM, KAMPAR - Sejumlah objek wisata di Kampar terdampak banjir besar selama berhari-hari. Objek wisata tersebar di beberapa kecamatan.

Kondisi terparah melanda Pulau Cinta Dusun Teluk Jering Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang. Banjir menenggelamkan hampir semua kawasan wisata.

Wahana permainan, warung dan fasilitas di dalam areal objek wisata air rusak.

Bahkan ada yang hanyut terseret luapan sungai.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kampar mencatat ada sembilan objek wisata yang terdampak.

Semua berada di sekitar aliran sungai.

Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata pada Disparbud Kampar, Sarkawi menyebutkan delapan destinasi wisata selain Pulau Cinta yang terdampak banjir luapan Sungai Kampar.

Terdiri dari Desa Wisata Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu.

Selain itu, Sungai Gelombang di Desa Sipungguk Kecamatan Bangkinang dan Sungai Desa Wisata Pulau Belimbing Kecamatan Kuok. Berikutnya Pulau Kosiok Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara.

Di hulu Sungai Kampar, ada Gulamo di Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar.

Selain itu, Arung Sungai Kopu Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu.

Sarkawi menyebutkan di wilayah Kecamatan Tapung terdapat Susur Sungai Tapung Desa Bencah Kelubi.

Sementara akibat luapan Sungai Subayang, berdampak kepada Desa Wisata Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu.

Kepala Disparbud Kampar, Zamhur mengaku belum dapat mendata kondisi objek wisata secara rill akibat banjir.

Sehingga kerugian secara materil belum dapat dikalkulasikan.

"Sekarang masih banjir. Jadi belum bisa didata dampak yang ditimbulkan," katanya kepada Tribunpekanbaru.com, Minggu (7/1/2023) malam.

Ditanya soal penanganan pasca banjir, ia juga mengaku belum memutuskan langkah yang akan diambil.

Khusus untuk memulihkan objek wisata agar dapat beroperasi seperti semula.

Zamhur mengemukakan, keuangan daerah tidak menganggarkan biaya pemulihan pasca bencana.

"Anggaran pemulihannya tidak ada di APBD," katanya.

Ia menyatakan, satu-satunya jalan yaitu menggalang dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan. Menurut dia, kebijakan tersebut perlu persetujuan Kepala Daerah.

"Satu-satunya cara hanya dengan dana CSR. Tapi perlu adanya kebijakan. Saya akan data dulu, terus laporkan ke Bupati," tandasnya. (*)