Pengelolaan Keuangan Pemda Kampar Terintegrasi Melalui KKPD BRK Syariah

Dalam kesempatan yang sama Direktur Pembiayaan Tengkoe Irawan menyampaikan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah ini bertujuan meningkatkan keamanan dalam bertransaksi.

Meminimalisasi uang tunai, mengurangi fraud dari transaksi tunai, mengurangi idle cash dari penggunaan uang persediaan.

Memudahkan Pejabat Pelaksana APBD untuk belanja barang/jasa melalui e-payment dalam mendukung percepatan penggunaan anggaran.

“Dengan penggunaan KKPD ini, Pemda Kampar bisa lebih maju dalam pengelolaan keuangan daerah," ujarnya.

"Diterbitkan KKPD ini untuk mempermudah semua bendahara pemda dalam belanja kebutuhan ATK kantor dan lainnya hanya dengan membawa kartu kredit. Dan bahkan ke depannya cukup melalui HP saja, KKPD nya dalam bentuk elektronik," terangnya.

Masih kata Tengkoe Irawan, dari sisi administrasi, pembayaran dan belanja melalui Kartu Kredit Pemerintah Daerah ini mengurangi banyak sekali aspek administrasi pelaporan.

Hal ini karena transaksinya tercatat secara otomatis dan tentunya membantu pemegang kartu dari masing-masing institusi pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya.

“Dan hingga saat ini BRK Syariah juga telah melakukan serangkaian pengembangan agar penggunaan KKPD bisa berjalan dengan baik, meski merupakan produk kementerian," urainya.

Segala persiapan telah dilakukan, dengan harapan agar dalam pengimplementasiannya bisa berjalan sesuai harapan,” imbuhnya lagi.

Hadir juga dalam acara tersebut, Direktur Dana dan Jasa BRK Syariah M.A Suharto, Pemimpin Divisi Konsumer Helwin Yunus, Branch Manajer BRK Syariah Cabang Bangkinang M Zamroni Fatoni.

Dan dari Pemerintah kabupaten Kampar Asisten 1 H. Ahmad Yuzar, Asisten 3 Ir. Azwan.

Kepala BPKAD Edward, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar Kholidah, Kabag Kerja Sama Zaki Helmi, Kepala Bappeda Ardi Mardiansyah dan Kabag Hukum Khairuman. (*/adv)