DPRD Pekanbaru
DPRD Tagih Kewenangan Pemprov Soal Banjir dan Jalan Rusak, Jangan Biarkan Pemko Bekerja Sendiri
Wakil Ketua DPRD Pekanbaru T Azwendi Fajri SE MM tagih kewenangan Pemprov Riau soal banjir dan jalan rusak di Pekanbaru
Penulis: Syafruddin Mirohi | Editor: Nurul Qomariah
TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Tanggung jawab Pemprov Riau terhadap pembangunan di kabupaten/kota, hingga kini belum terlihat merata.
Termasuk di Kota Pekanbaru, sebagai ibukota Provinsi Riau.
Ini terlihat dari penanganan banjir dan perbaikan jalan rusak, ternyata di Kota Pekanbaru belum maksimal.
Terbukti, di beberapa ruas jalan kota yang menjadi kewenangan provinsi, masih rusak. Demikian juga halnya penanganan banjir.
Beberapa titik yang menjadi tanggung jawab provinsi, juga tidak nampak dikerjakan.
"Hampir tiap hari masyarakat mengadu ke kita, soal banjir dan jalan rusak di Kota Pekanbaru. Karena makin bertambah, sementara perbaikannya tidak seberapa. Makanya, kami meminta Pemprov Riau serius menangani masalah ini," kata Wakil Ketua DPRD Pekanbaru T Azwendi Fajri SE MM, Selasa (30/1/2024) kepada Tribunpekanbaru.com.
Kerusakan jalan dan banjir, kini menjadi persoalan serius di Kota Pekanbaru.
Jika dibiarkan Pemko Pekanbaru sendiri yang memperbaikinya, dipastikan tidak akan sanggup, karena keterbatasan anggaran.
Selain kini ada 36 jalan kota yang alih status menjadi kewenangan provinsi.
Karena Kota Pekanbaru merupakan ibukota provinsi, plus wajahnya Bumi Lancang Kuning, Pemprov Riau tidak boleh lepas tangan.
Karena sampai kapan pun, jalan-jalan rusak di kota ini, tak akan pernah selesai diperbaiki. Sama halnya dengan penanganan banjir.
Pemprov Riau dengan anggaran bantuan keuangan (Bankeu), bisa membantu untuk penanganan banjir dan jalan rusak ini.
Seperti halnya tahun 2023 lalu, ada beberapa titik jalan rusak milik kota, dibantu perbaikannya oleh provinsi.
"Jangan sampai jadi viral dulu oleh masyarakat, baru diperbaiki. Seperti Jalan Sudirman bawah yang sempat ditanam pisang, beberapa jam setelah itu diperbaiki. Jalan Sudirman ini kan tanggung jawab provinsi," terangnya.
DPRD juga menyinggung penanganan banjir, yang masih jangka pendek. Hanya sebatas normalisasi sungai dan sebagainya.
Padahal, penanganan jangka panjangnya, dipastikan ada di masterplan penanganan banjir.
"Mulai awal tahun ini, kita minta Pemprov Riau memberikan perhatian khusus terhadap jalan rusak dan banjir. Jangan hanya sekadar saja bantuannya," tegas Politisi senior Partai Demokrat ini lagi.
( Tribunpekanbaru.com / Syafruddin Mirohi )
DPRD Pekanbaru: Apa Kabar Rencana Pemko akan Turunkan PBB 300 Persen? |
![]() |
---|
Dewan Minta Pemerintah Kompak Tangani Seluruh Titik Banjir di Kota Pekanbaru |
![]() |
---|
Terkuak di Hearing BPN Pekanbaru Tutupi Data Kasus Tanah Ini, DPRD Akan Libatkan Satgas Mafia Tanah |
![]() |
---|
Razia THM di Kota Pekanbaru, Dewan Minta Satpol PP Tak Tebang Pilih |
![]() |
---|
Iklan Rokok Makin Merajalela di Kota Pekanbaru, DPRD: Pelaksanaan Perda KTR Melempem |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.