Benny Wenda Sebut Prabowo Penjahat Perang dan Singgung Soeharto serta Curhat di Parlemen Skotlandia

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Pentolan KKB Papua dan Ketua ULMWP, Benny Wenda menyebut Prabowo Subianto penjahat perang dan singgung Soeharto serta curhat di Parlemen Skotlandia pada Jumat 10 Mei 2024.

Kehadiran Benny Wenda di Parlemen Skotlandia dalam rangka meluncurkan Scottish Friends of West Papua yang merupakan cabang baru dari Parlemen Internasional untuk Papua Barat ( IPWP ).

Peluncuran Scottish Friends of West Papua dipandu oleh Bill Kidd MSP, dan disampaikan oleh Presiden ULMWP Benny Wenda, Perdana Menteri ULMWP Edison Waromi, dan Ketua IPWP Alex Sobel MP.

Dilansir dari website resmi ULMWP, berikut penyampaian Benny Wenda saat peluncuran tersebut :

"Saat saya berbicara dengan Anda sekarang, masyarakat Papua Barat hidup di bawah bayang-bayang.

Kami takut dengan masa depan di bawah Presiden Indonesia yang baru, penjahat perang Prabowo Subianto.

Bagi masyarakat West Papua, ini berarti hantu diktator Suharto telah kembali.

Prabowo tidak pernah dimintai pertanggungjawaban atau dihukum atas kekejamannya di Timor Timur dan Papua Barat.

Dia telah melakukan pembantaian dan tidak pernah meminta maaf.

Dalam kampanye pemilunya, dia mengatakan bahwa dia akan melakukan pendekatan militer di Papua Barat.

Kami tahu bahwa situasi hanya akan bertambah buruk jika ada peraturan ini," beber Benny Wenda .

"Papua Barat membutuhkan teman jangka pendek dan teman jangka panjang.

Kami berharap Anggota Parlemen Skotlandia dapat bergabung dengan Anggota Parlemen Internasional untuk Papua Barat dan menyuarakan seruan mereka untuk melakukan kunjungan Hak Asasi Manusia PBB ke Papua Barat.

Kami telah lama terisolasi dan bersuara dan kami membutuhkan pendukung untuk berbicara mewakili kami.

Sama seperti Parlemen Basque dan Catalan, kami berharap Parlemen Skotlandia dapat membuat seruan mereka sendiri untuk melakukan kunjungan PBB ke Papua Barat," tambah Benny Wenda .

Pada saat peluncuran itu, Benny Wenda juga berbicara tentang kemajuan kampanye kunjungan PBB, serta eskalasi militer saat ini di Papua Barat.

Alex Sobel membahas pentingnya anggota Parlemen menandatangani Deklarasi Brussel, serta seruan IPWP untuk pembentukan Pelapor Khusus untuk Indonesia.

"Pertemuan ini merupakan pertemuan keempat yang diadakan sebagai bagian dari kampanye IPWP baru untuk meningkatkan tekanan terhadap Indonesia untuk segera memfasilitasi misi pencarian fakta oleh Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB.

Pertemuan sebelumnya di Parlemen Inggris, Uni Eropa, dan Belanda menyoroti penolakan Indonesia untuk mengizinkan PBB hadir di West Papua.

Bersamaan dengan dengar pendapat Parlemen tersebut, IPWP telah meluncurkan Deklarasi Brussel yang menuduh Indonesia menghalangi kunjungan PBB dan menyerukan intervensi internasional yang mendesak," ungkap Benny Wenda .

Benny Wenda mengatakan, Indonesia pertama kali mengundang Komisaris Tinggi Zeid Ra’ad Al Hussein ke Papua Barat pada tahun 2018, namun terus gagal memenuhi janji tersebut, meskipun lebih dari 100 negara anggota PBB menyerukan agar kunjungan tersebut dilakukan.

Ditambahkan Benny Wenda , dalam enam tahun sejak itu, lebih dari 100.000 warga Papua menjadi pengungsi akibat operasi militer Indonesia, dan setidaknya 1.200 warga sipil tewas sebagai akibatnya.

( Tribunpekanbaru.com / Pitos Punjadi )