Selain Membangun Rumah, Pemerintah Juga Siapkan Santunan bagi Korban Banjir di Sumbar, Ini Syaratnya

TRIBUNPEKANBARU.COM - Bagi warga yang terdampak atau menjadi korban banjir bandang lahar dingin Sumatera Barat ( Sumbar ) harus mengetaui ini .

Pemerintah telah menyediakan sejumlah ganti rugi termasuk pembangunan rumah . JUga ada santunan sejumlah uang bagi rumahnya yang terdampak oleh banjir bandang lahar dingin .

Bahkan rumah yang telah habis akan dibangun kembali oleh pemerintah . Pembangunan rumah akan dilaksanakan dalam waktu yang tidak lama lagi .

Baca juga: KISAH Detik-detik Keyla dan Livia SELAMAT dari Banjir Bandang di Sumbar, Kami Menangis dan Mengucap!

Namun , untuk bisa mendapatkan bantuan tersebut ada sejumlah syarat yang harus diketahui

Seperti yang diketahui , pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR akan membantu pembangunan kembali rumah warga yang hancur dan terdampak bencana banjir lahar dingin di Sumatera Barat.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto saat mendatangi Posko Bencana di Sd N 08 Jorong Kubang Duo Koto Panjang, Rabu (15/5/2024).

"Melalui Kementerian PUPR nantinya kita akan membantu pembangunan dan relokasi rumah milik warga yang terdampak banjir, saat ini sudah ada 200 unit yang di alokasikan," ujarnya, Rabu (15/5/2024).

Namun, untuk mendapatkan bantuan, ada beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh warga yang terdampak.

Menurut Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah syarat untuk mendapatkan bantuan alokasi dan relokasi yaitu masyarakat harus mempunyai lahan yang jauh dari daerah rawan bencana.

Baca juga: Banjir di Sumbar : Viral di Tiktok , Sopir Mobil L300 Pembawa Buah Kelapa Akhirnya Angkat Bicara

"Jika warga tersebut memiliki lahan di lokasi yang aman untuk relokasi, kita akan membangunkan rumah untuk korban terdampak di lahan tersebut. Saat ini kita punya beberapa stok rumah yang siap untuk dipasangkan," jelasnya.

Sementara itu, bagi warga yang tidak mempunyai lahan, maka akan dicarikan terlebih dahulu lahan di tempat yang aman.

Ia menuturkan saat ini Pemprov sedang berkomunikasi dengan BPN dan Pemkab Agam untuk mencarikan lahan untuk relokasi.

"Kita tengah menjalin komunikasi dengan BPN dan Pemkab untuk mencarikan lahan. Setelah lahan itu ada, kita akan relokasi dan seluruh pembiayaan akan ditanggung pemerintah," ujarnya.

Bagi warga yang rumahnya rusak berat juga akan mendapatkan bantuan senilai Rp 60 juta, rusak sedang Rp 30 juta dan bagi mereka yang rumahnya rusak ringan mendapatkan Rp 15 juta.

Baca juga: Petani Bukik Batabuah Ungkap Keberadaan Cerita Mistis Batu Raksasa Usai Banjir Sumbar

Siapkan 200 Unit Rumah Siap Pasang

Sebanyak 200 unit rumah siap pasang sudah disiapkan Pemerintah Provinsi Sumbar untuk warga yang rumahnya hanyut terdampak banjir bandang.

Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, mengatakan, banyak korban terdampak banjir bandang yang rumahnya hancur saat ini, terpaksa menginap di pengungsian.

Akibat dari rumah yang hancur, mereka tidak ada tempat berteduh lagi dan trauma mendalam, setelah tempat berharga yang mereka miliki lenyap tersapu banjir.

"Insyaallah, kami bisa bangunkan kembali. Kalau ada tanahnya dalam waktu dekat sudah bisa kita mulai," ujar Mahyeldi.

Ia menyebut pemerintah sudah menyediakan sebanyak 200 unit rumah siap pasang untuk korban banjir bandang.

Rumah siap pakai ini sudah banyak digunakan di daerah lain, jumlahnya bisa menyesuaikan sesuai kebutuhan masyarakat.

Baca juga: UPDATE Jumlah Korban Banjir Galodo Sumbar, Hari Ini Total Tercatat 62 Orang, 25 Lainnya Hilang

"Tapi untuk pemasangan kita perlu koordinasi dengan pemerintah nagari atau camat, supaya tepat sasaran," ujarnya.

Pemprov kata Mahyeldi juga akan berusaha mencarikan tempat tinggal baru bagi korban yang rumahnya hancur, namun tidak memiliki tanah untuk membangun kembali. Atau trauma tinggal di lokasi yang lama.

"Kami akan koordinasikan dengan Kanwil BPN dan Pemda setempat untuk bisa mencarikan lahan. Supaya korban bisa direlokasi ke tempat yang baru," ujarnya.

Dengan demikian , warga yang terdampak tentu saja bisa mendapatkan apa yang jadi hak mereka sesuai dengan aturan pemerintah . (*)

( Tribunpekanbaru.com )