DPRD Pekanbaru
Musim PPDB, DPRD Pekanbaru Minta Sekolah Swasta tak Bebani Masyarakat Biaya Terlalu Tinggi
DPRD Pekanbaru meminta kepada pemerintah, Disdik Pekanbaru, agar mengawasi sekolah swasta, terutama dari segi biaya pendidikan dan kurikulum.
Penulis: Syafruddin Mirohi | Editor: Ariestia
TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Meski Disdik Pekanbaru sudah membuka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 untuk sekolah negeri, namun dipastikan akan ada ribuan tamatan SD yang tidak diterima di sekolah plat merah tersebut.
Solusi lainnya, para orangtua terpaksa memilih sekolah swasta untuk tempat bersekolah anaknya. Di satu sisi diketahui, bahwa biaya sekolah di swasta sangat tinggi. Tak semua orangtua sanggup membiayai anak-anaknya.
Karenanya, DPRD Pekanbaru meminta kepada pemerintah, Disdik Pekanbaru, agar mengawasi sekolah swasta, terutama dari segi biaya pendidikan dan kurikulum.
Sekolah swasta ini, jangan hanya dijadikan ajang bisnis tanpa memperhatikan kemampuan masyarakat.
Sehingga nanti, ketika ada desakan kepada pemerintah membangun sekolah negeri di setiap kecamatan, karena alasan sekolah swasta mahal, jangan disalahkan.
"Kan jadinya sekolah swasta bisa mati alias gulung tikar. Makanya, tolong lakukan evaluasi terhadap seluruh sekolah swasta, agar ada standardisasi yang ditetapkan pemerintah. Disdik harus menggunakan kewenangannya untuk melakukan pemerataan, termasuk mengevaluasi biaya," pinta Pimpinan DPRD Pekanbaru T Azwendi Fajri SE MM, Rabu (3/7/2024) kepada Tribunpekanbaru.com.
Diakui Politisi senior Demokrat ini, bahwa tingginya biaya pendidikan di sekolah swasta, menjadi alasan utama banyak orangtua memburu sekolah negeri selama musim PPDB tahun ini.
Kondisi ini harus segera dicarikan pemerataan pendidikan di Kota Bertuah ini. Bahkan dia menyarankan agar sekolah swasta di Pekanbaru melakukan pembenahan. Terutama dari aspek biaya yang tidak terlalu membebani masyarakat.
Lakukan strategi agar masyarakat tidak terlalu berat menyekolahkan anaknya di sekolah swasta, yang ada di Kota Pekanbaru ini. Lalu, sekolah swasta ini juga harus membenahi SDM tenaga pengajar, serta kualitas belajarnya.
"Sudah terpatri di pikiran para orangtua, bahwa biaya pendidikan di sekolah negeri dan swasta sangat berbeda, seperti langit dan bumi. Makanya tidak heran, menginginkan bagaimana anaknya bersekolah di sekolah negeri," paparnya.
"Kami harapkan, persoalan ini harus menjadi bahan evaluasi bagi sekolah swasta, serta perlunya pengawasan ketat dari Disdik, terutama penetapan biaya pendidikan. Artinya, perlu ada koordinasi antara sekolah swasta dan pemerintah terkait kemampuan masyarakat Pekanbaru, sehingga masalah pendidikan di kota ini terjawab," tambahnya.
Ya, dalam memilih sekolah negeri, didasari kemampuan ekonomi masyarakat Kota Pekanbaru, masih banyak menengah ke bawah. Makanya yidam heran setiap PPDB, sekolah negeri tujuan utamanya.
Tidak ada alasan lain, semuanya karena biaya. Kehadiran pemerintah lah yang bisa menyesuaikan biaya di sekolah swasta ini. (Tribunpekanbaru.com/Syafruddin Mirohi).
Hasil Kunlap, DPRD Pekanbaru Pasti Laporkan BPN Pekanbaru ke Satgas Mafia Tanah Pusat dan Kejagung |
![]() |
---|
Hasil Pertemuan LPS dengan Komisi IV DPRD Pekanbaru, Mulai Minta Transdepo Hingga Penambahan Armada |
![]() |
---|
DPRD Pekanbaru: Apa Kabar Rencana Pemko akan Turunkan PBB 300 Persen? |
![]() |
---|
Dewan Minta Pemerintah Kompak Tangani Seluruh Titik Banjir di Kota Pekanbaru |
![]() |
---|
Terkuak di Hearing BPN Pekanbaru Tutupi Data Kasus Tanah Ini, DPRD Akan Libatkan Satgas Mafia Tanah |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.