Ada Penerimaan CPNS dan PPPK Tahun 2024, Penghapusan Honorer dan THL di Kampar Riau Bakal Tuntas?

TRIBUNPEKANBARU.COM, KAMPAR - Pemerintah Kabupaten Kampar akan melaksanakan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024 ini.

Seperti diketahui, penerimaan PPPK merupakan jalan tengah yang diambil pemerintah dalam rangka penghapusan honorer atau Tenaga Harian Lepas (THL).

Semula, pemerintah memberi batas waktu penghapusan tenaga non-Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 28 November 2023.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) kemudian membatalkan batas waktu itu. Penghapusan itu ditunda sampai Desember 2024.

Pemkab Kampar sendiri melakukan penerimaan PPPK tahun 2023 dengan membuka sebanyak 4.844 formasi.

Tetapi yang lulus seleksi hanya 3.727 orang. Sehingga pengangkatan PPPK baru tidak memenuhi formasi yang tersedia.

Penerimaan PPPK tahun 2023 belum mampu menuntaskan penghapusan tenaga honorer di Kampar.

Ini dibuktikan dengan masih adanya THL sampai 2024 ini.

Baca juga: Siap-siap, Pemkab Kampar Riau Membuka 4.024 CPNS dan PPPK Tahun 2024, Ini Rinciannya

Baca juga: Penduduk Miskin di Kampar 63 Ribu Lebih, 2022 Sempat Berkurang, 2023 Naik Tipis 

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kampar, Syarifuddin menyebutkan, tersisa sebanyak 3.774 orang yang belum lulus setelah penerimaan 2023.

Terdiri dari Tenaga Honorer Kategori II (THK II) sebanyak 260 orang. Dengan rincian, guru 57 orang, dan tenaga teknis 203 orang.

Selain itu, THL sebanyak 3.514 orang. Guru 659 orang, tenaga kesehatan 587 orang, dan tenaga teknis 2.268 orang.

Sehingga THK II dan THL terdiri dari, guru 716 orang, tenaga kesehatan 587 orang, dan tenaga teknis 2.471 orang.

Syarifuddin menunjukkan data jumlah THK II dan THL sebelum penerimaan PPPK 2023, ada sebanyak 6.987 orang.

Terdiri dari guru sebanyak 3.726 orang, tenaga kesehatan 687 orang, dan 2.574 orang.

Ini berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang diterima dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD).