Halim Klaim Semua Anggota DPRD Kuansing Riau Terpilih dari PDIP Patuhi LHKPN

TRIBUNPEKANBARU.COM,KUANSING - Ketua DPC PDI Perjuangan (PDIP) Kuansing Halim mengklaim semua anggota DPRD Kuansing terpilih dari PDIP sudah melaporkan harta kekayaannya.

Bakal Calon Bupati Kuansing itu mengatakan bahwa semua anggota DPRD Kuansing terpilih dari PDIP sejak awal sudah berkomitmen untuk patuh terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

"Untuk semua anggota DPRD Kuansing terpilih dari PDIP semuanya sudah clear. Saya pastikan lima anggota DPRD terpilih dari Fraksi PDIP sudah menuntaskan LHKPN," ujar Halim, Rabu (17/7/2024).

Halim juga sudah memastikan bahwa tanda terima bukti LHKPN sudah diserahkan ke KPU melalui sekretariat PDIP Kuansing.

Ia juga mewanti-wanti kadernya yang terpilih untuk jujur dan transparan dalam melaporkan harta kekayaannya.

"Dengan jujur dan transparan maka mereka akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat karena LHKPN bisa diakses oleh publik," ujar Halim.

Sementara itu Ketua DPC Nasdem Muslim mengatakan bahwa pihaknya juga sudah menyerahkan tanda terima LHKPN ke KPU.

"Kalau tidak salah, Nasdem sudah siap. Tiga anggota DPRD terpilih dari Nasdem sudah sudah lapor dan serahkan tanda terima ke KPU," ujar Muslim.

Baca juga: Halim Segera Umumkan Bakal Calon Wakil Bupatinya untuk Pilkada Kuansing, Adam atau Komperensi?

Baca juga: Rincian Harta Kekayaan SF Hariyanto Berdasarkan LHKPN, Digadang-gadang Maju di Pilgub Riau 2024

Sedangkan Sekretaris DPC Gerindra sedang berupaya untuk menuntaskan LHKPN dari 9 anggota DPRD Kuansing yang terpilih dari fraksi besutan Prabowo Subianto tersebut.

Tampaknya, anggota DPRD terpilih dari Gerindra masih belum menyerahkan tanda bukti LHKPN ke KPU.

"Sudah kami sampaikan dan tetap kami usahakan supaya sembilan anggota DPRD terpilih bisa melaporkan ke LHKPN," ujarnya.

Mayoritas anggota DPRD Kuansing terpilih periode 2024-2029 belum melaporkan harta kekayaannya ke KPK.

Dari 35 anggota DPRD terpilih, baru 8 orang yang telah menyerahkan tanda bukti LHKPN ke KPU Kuansing.

Irwan Yuhendi anggota KPU Kuansing Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu, Selasa (16/7/2024) mengatakan pihaknya telah menyurati pihak partai politik yang mendapatkan kursi di Pileg 2024 kemarin.

"Bahkan kami sudah tiga kali menyurati pihak Parpol," ujar Irwan.

Menurut Irwan Yuhendi, 8 anggota DPRD Kuansing terpilih yang telah melaporkan harta kekayaannya tersebut ada wajah lama dan juga wajah baru.

Namun ia enggan mengungkapkan nama-nama para anggota DPRD yang telah dan belum melaporkan harta kekayaannya.

"Saya tidak bisa ungkapkan hal itu. Intinya, kita mengimbau agar mereka segera melaporkan harta kekayaannya ke KPK," ujar Yuhendi.

Ia menjelaskan anggota DPRD terpilih yang belum melaporkan harta kekayaannya memiliki batas waktu hingga 21 hari sebelum pelantikan.

Bagi mereka yang telah melaporkan hartanya ke KPK namun tidak mendapat tanda terima dari LHKPN maka anggota DPRD terpilih dapat menyerahkan bukti pelaporan ke KPU Kuansing 20 hari sebelum pelantikan.

"Jika tidak juga, maka mereka tidak bisa dilantik sebagai anggota DPRD Kuansing," ujar Irwan.

Hal tersebut sudah diatur di dalam Pasal 52 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu.

Pada ayat (1), KPU menegaskan bahwa caleg terpilih wajib melaporkan harta kekayaan kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).

Ketika ditanya apakah ada PAW untuk anggota DPRD terpilih yang tidak melaporkan ke LHKPN, ia mengatakan tidak menjadi kewenangan KPU.

KPU katanya hanya sebatas menyerahkan daftar anggota DPRD terpilih yang memenuhi syarat untuk dilantik.

"Soal itu bukan kewenangan kami, KPU hanya menyerahkan daftar anggota DPRD yang akan dilantik," ujarnya.

( Tribunpekanbaru.com / Guruh Budi Wibowo)