Lipsus Kekayaan Pejabat di Riau

Rincian Harta Kekayaan SF Hariyanto Berdasarkan LHKPN, Digadang-gadang Maju di Pilgub Riau 2024

Total harta kekayaan Pj Gubernur Riau SF Hariyanto berdasarkan LHKPN ditaksir mencapai Rp 9 miliar lebih.

|
Penulis: Syaiful Misgio | Editor: Ariestia
Tribunpekanbaru.com
Total harta kekayaan Pj Gubernur Riau SF Hariyanto berdasarkan LHKPN ditaksir mencapai Rp 9 miliar lebih. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Total harta kekayaan Pj Gubernur Riau SF Hariyanto berdasarkan LHKPN ditaksir mencapai Rp 9 miliar lebih.

Angka ini didapatkan berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang ditampilkan di website resmi elhkpn KPK.

Saat itu SF Hariyanto menjabat sebagai Sekdaprov Riau.

Harta Kekayaan SF Hariyanto ada yang berupa tanah, bangunan, alat transportasi dan harta bergerak lainnya serta kas dan setara kas.

Untuk tanah dan bangunan total nilai kekayaan yang dimiliki SF Hariyanto mencapai Rp. 8,5 miliar yang tersebar di 9 lokasi.

Sebagian besar tanah yang dimiliki oleh SF Hariyanto berada di Pekanbaru dan ada 1 di Jakarta.

Tepatnya di Tangerang Selatan seluas 300 m2/349 m2 senilai Rp. 3.857.000.000.

Kekayaan dalam bentuk tanah dan bangunan yang dimiliki oleh SF Hariyanto ada yang didapatkan dari hasil sendiri dan ada yang hibah dengan akta.

Baca juga: LHKPN 3 Srikandi DPRD Kampar yang Terpilih di Pileg 2024, Jasnita Jauh Kaya dari Rahayu dan Zumrotun

Baca juga: Belum Sampaikan LHKPN 2023, Ketua PAN Kampar Zulpan Azmi Punya Tanah dan Bangunan Rp4,3 M

Tercatat ada dua lokasi lahan dan bangunan milik SF Hariyanto yang tercatat sebagai hibah dengan akta.

Selain dalam bentuk tanah dan bangunan, harta kekayaan SF Hariyanto juga ada yang dalam bentuk kendaraan dengan nilai mencapai 750 juta.

Sementara untuk kas dan setara kas senilai Rp. 327.341.290..

Ketua Satgas Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah I KPK, Agus Priyanto mengatakan, tingkat kepatuhan pejabat di Riau dalam menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK sudah baik.

Terutama untuk pejabat eksekutif.

Namun untuk pejabat legislatif memang masih ada yang belum patuh.

"Untuk di Riau itu sudah cukup baik, rata-rata sudah melaporkan, memang ada sebagian yang belum, dari anggota dewan," katanya.

Halaman
123
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved