Kadernya Dicopot di Masa Akhir Kepemimpinan,PDIP Nilai Keputusan Jokowi Janggal:Berapa yang Tersisa?

TRIBUNPEKANBARU.COM - Presiden Jokowi reshuffle kabinet di masa akhir kepemimpinannya.

Keputusan itu menuai sorotan publik.

Salah satunya, pencopotan menteri dari PDI-P, Yasonna Laoly dari jabatan Menteri Hukum dan HAM.

Terkait hal tersebut. Juru Bicara PDI-P Chico Hakim menilai reshuffle itu janggal.

Sebab terjadi dua bulan menjelang berakhirnya masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Pergantian menteri, pencopotan, penunjukan, itu hak prerogatif presiden. Kami tidak mempermasalahkan hal tersebut.

Tapi saya rasa masyarakat bisa menilai ada semacam cukup janggal dan tidak pernah terjadi sebelumnya, pergantian menteri ini dilakukan kurang dari dua bulan di masa presiden akan berakhir," kata Chico kepada Kompas.com, Senin (19/8/2024).

Kendati demikian, Chico menilai Jokowi punya pertimbangan tersendiri sehingga memilih merombak kabinet ketika usia pemerintahannya tinggal dua bulan.

Menurut dia, seorang presiden boleh saja mencopot para menterinya di kabinet apabila sudah tidak membutuhkan pembantu-pembantunya itu.

"Jadi, tentu kabinet dipimpin oleh seorang presiden, ketika user atau seorang presiden itu merasa tidak membutuhkan lagi sumbangsih atau tenaga di siapapun di kabinet itu hak presiden untuk menggantinya," kata Chico.

Chico pun mengeklaim, PDI-P tidak pernah menugaskan kadernya di kabinet untuk kepentingan pribadi.

"PDI Perjuangan menaruh kader kadernya di kabinet adalah bagian dari sumbangsih untuk bangsa dan negara, bukan untuk per orangan, bukan untuk partai kami sendiri, tapi untuk rakyat Indonesia," ujar Chico.

Baca juga: Pasca Bebas Jessica Wongso Bersiap Ajukan PK, Kejagung Singgung Bukti Baru

Baca juga: Akui Telah Buat Gaduh karena Postingan KDRT Sang Suami, Cut Intan Bercucur Air Mata Meminta Maaf

Diberitakan sebelumnya, Jokowi melantik politikus Partai Gerindra Supratman Andi Agtas sebagai Menkumham menggantikan Yasonna.

Yasonna mengaku sudah bertemu dengan Jokowi pada Minggu (18/8/2024) kemarin terkait jabatannya yang dicopot.

"Saya sampaikan kepada beliau, Bapak Presiden terimakasih atas kepercayaan, kesempatan yqng diberikan kepada saya untuk membantu bapak sebagai Menteri Hukum dan HAM," kata Yasonna, Senin.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberhentikan Yasonna Laily dari jabatannya sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Senin (19/8/2024).

Politisi PDI-P itu digantikan oleh Supratman Andi Agtas yang sebelumnya merupakan anggota DPR RI.

Pemberhentian Yasonna menambah daftar panjang menteri dari PDI-P yang dicopot Jokowi dari Kabinet Indonesia Maju.

Menteri PDIP yang Tersisa

Pramono Anung

Pramono Anung kini menjabat sebagai Sekretaris Kabinet Indonesia Maju.

Dikutip dari Kompaspedia (25/10/2020), ia berhasil menjadi salah satu orang kepercayaan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Jabatan penting yang pernah dipegangnya yakni Sekretaris Jenderal PDI-P 2005–2010.

Kiprah di partai mengantarkannya ke kursi parlemen. Ia menjadi anggota DPR selama empat periode berturut-turut, mulai periode 1999–2004, 2004–2009, 2009–2014, dan 2014–2019.

Pada periode 2014-2019, ia menjabat sebagai anggota DPR kurang dari setahun karena ditunjuk Jokowi untuk menjadi Sekretaris Kabinet.

Saat itu, ia menggantikan posisi Andi Widjajanto dalam reshuffle Kabinet Kerja pada Agustus 2015.

Empat tahun kemudian, ia dipercaya kembali oleh Presiden Jokowi memegang jabatan Sekretaris Kabinet pada Kabinet Indonesia Maju 2019–2024.

Tri Rismaharini

Perempuan yang akrab disapa Risma ini ditunjuk menjadi Menteri Sosial pada 2020, menggantikan Juliari Batubara yang terjerat kasus korupsi.

Sebelum menjabat sebagai Mensos, Risma banyak dikenal publik saat mengemban jabatan sebagai Wali Kota Surabaya selama dua periode, yakni 2010-2020.

Selama di Surabaya, ia berhasil meraih penghargaan Lee Kuan Yew World City Prize dari Urban Development Authority (URA) dan Center Liveable Cities (CLC) berkat program peningkatan kampung unggulan di Surabaya.

Penghargaan itu membuktikan Surabaya layak disandingkan dengan kota lain di dunia yang menerima penghargaan serupa, yakni Hamburg (Jerman), Kazan (Rusia), dan Tokyo (Jepang).

Abdullah Azwar Anas

Abdullah Azwar Anas ditunjuk sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB).

Azwar menggantikan Tjahjo sebagai Menteri PAN-RB dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.

Sebelum menjadi Menpan-RB, ia merupakan Bupati Banyuwangi, Jawa Timur dua periode pada 2010-2021.

Sempat dicalonkan sebagai wakil gubernur dalam Pilkada Jawa Timur 2018, namun dalam perjalanannya ia mengundurkan diri dan memilih fokus memajukan Banyuwangi.

Setelah lengser dari bupati, ia didapuk sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada Januari 2022.

Teten Masduki

Kader PDI-P lain yang masih duduk di Kabinet Indonesia Maju adalah Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki.

Teten Masduki sebelumnya dikenal sebagai aktivis antikorupsi dan menjadi pemimpin Indonesia Corruption Watch (ICW).

Bersama ICW, ia berhasil membongkar kasus korupsi petinggi Kejaksaan Agung pada masa Presiden BJ Habibie.

Teten juga pernah berkiprah di lembaga Transparency International yang menyoroti korupsi di tingkat global.

Sebelum menjadi menteri, Teten pernah menjadi tim relawan Jokowi-Jusuf Kalla pada Pilpres 2014.

Dia kemudian masuk ke lingkaran Istana Kepresidenan dengan menjadi Kepala Staf Kepresidenan.

I Gusti Ayu Bintang Darmavati

Perempuan yang akrab disapa Bintang Puspayoga ini merupakan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

Ia merupakan istri mantan Menteri Koperasi dan UMKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga.

Bintang juga tercatat sebagai perempuan Bali pertama yang menjadi menteri.

Sebelum dilantik menjadi menteri, dia berstatus ASN yang membidangi ekonomi dan pembangunan.

(TRIBUNPEKANBARU.COM)