Sebelum Direshuffle Joko Widodo , Yasonna Laoly Sudah Berniat Mengundurkan Diri pada September 2024

TRIBUNPEKANBARU.COM - Ternyata Yasonna Laoly sudah berencana mengundurkan diri pada bulan September sebelum didepak Presiden Jokowi dalam reshuffle.

Kepastian Yasonna Laolymengundurkan diri disampaikan oleh Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat.

Dengan demikian , didepaknya Yasonna Laoly dalam kabinet Jokowi dinilai hal yang biasa-biasa saja .

Dan PDI P juga memandang reshuffle tersebut juga sebagai hal yang biasa-biasa saja.

Pasalnya Yasonna Laoly sudah terpilih sebagai anggota DPR RI

Djarot mengatakan bahwa partainya biasa-biasa saja melihat Yasonna Laoly dicopot oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) dan digantikan politikus Partai Gerindra, Supratman Andi Agtas.

Menurut dia, Yasonna sudah berniat mengundurkan diri pada September mendatang lantaran terpilih sebagai anggota DPR periode 2024-2029.

"Enggak, ini biasa-biasa saja, karena kita juga menyadari bahwa jabatan menteri itu jabatan politis. Dan ini malah bagus untuk Pak Yasonna ya. Lebih baik Beliau diberhentikan dan kita lebih cepat-cepat untuk bersiap diri," kata Djarot ditemui di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2024).

"Karena Pak Yasonna kan juga terpilih sebagai anggota DPR RI, ya, rencananya juga September akan mengundurkan diri, tapi ini lebih cepat lebih baik. Dan Beliau (Yasonna) juga sangat siap," kata dia.

Bagi PDI-P, kata Djarot, hal yang terpenting Yasonna sudah bekerja maksimal selama membantu pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak 2014 sampai saat ini.

Kata Djarot, Yasonna menjalankan tugasnya dengan baik dan lurus dengan tetap berpegang teguh pada konstitusi.

"Yang kedua, saya dapat informasi bahwa Pak Jokowi juga sudah berbicara dengan Pak Yasonna. Jadi silakan saja," ujar Anggota DPR Fraksi PDI-P ini.

Kendati begitu, Djarot mengatakan bahwa PDI-P melihat reshuffle atau perombakan kabinet ini bukan untuk membangun efektivitas pemerintahan di sisa masa jabatan.

"Tapi lebih banyak untuk mengonsolidasi kekuasaan Pak Jokowi dalam rangka mengontrol pemerintahan yang akan datang," ujar dia.

"Coba sekarang bayangkan. Dibentuk satu badan baru, badan kantor komunikasi presiden. Ditunjuklah kepala badannya. Tapi juga ada kantor staf kepresidenan, dan ada deputi yang juga bertugas mengurusi masalah komunikasi presiden. Ini bagaimana nanti koordinasinya? Siapa yang menjadi jubir presiden, ini juga bisa ada konflik. Kami melihatnya seperti itu," ucap dia.