6.756 Personel Amankan Rangkaian Pilkada di Riau, Kapolda Minta Jajarannya Persuasif dan Humanis

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Sebanyak 6.756 personel dikerahkan untuk pengamanan seluruh rangkaian Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Riau.

Ribuan pasukan ini diperlukan di Markas Polda Riau, dipimpin langsung Kapolda Irjen Pol Mohammad Iqbal, Selasa (27/8/2024).

Irjen Iqbal berpesan kepada jajarannya yang bertugas mengamankan Pilkada baik itu Gubernur-Wakil Gubernur Riau, Bupati-Wakil Bupati serta Wali Kota/Wakil Wali Kota, agar mengedepankan upaya persuasif dan humanis.

"Kedepankan upaya persuasif dan humanis. Karena ini operasi ini penting demi keberlangsungan mekanisme negara," ujar Irjen Iqbal.

Disebutkan Kapolda Riau, sebelum apel gelar pasukan hari ini, pihaknya sudah menggelar beberapa kegiatan lainnya terkait dengan persiapan pengamanan.

Seperti latihan pra ops serentak di 12 kabupaten dan kota di Riau, rapat koordinasi, evaluasi, hingga simulasi sistem pengamanan kota (Sispamkota).

Irjen Iqbal memastikan, jajarannya sudah siap dari semua aspek. Mulai dari pengetahuan, penerapan taktik atau strategi pengamanan, dan sebagainya.

"Semua sudah siap semua aspek. Baik itu cooling system atau sistem pendinginannya, preemtif dan preventif, penegakan hukum, dan perencanaan pengamanan di semua rangkaian Pilkada. Mulai hari ini pendaftaran sampai nanti puncaknya di November (2024)," ungkap mantan Kadiv Humas Polri tersebut.

Nantinya dipaparkan Irjen Iqbal, ia juga akan memerintahkan pejabat utama (PJU) Polda Riau untuk turun langsung ke daerah yang melaksanakan Pilkada.

"Kami tidak ingin kecolongan. Semua juga harus bersinergi. Korem, Lanud, Lanal, KPU, Bawaslu, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan sebagainya. Sehingga pengamanan komprehensif," beber Kapolda Riau.

Irjen Iqbal mengungkap, kegiatan pengamanan Pilkada ini, diimplementasikan dalam Operasi Mantap Praja Lancang Kuning 2034, hingga 127 hari ke depan. Tepatnya hingga 31 Desember 2024.

Disinggung soal daerah rawan, Irjen Iqbal berujar, pihaknya juga memetakan soal hal tersebut.

Menurutnya, ada beberapa variabel untuk menentukan daerah rawan.

Di antaranya, pengalaman Pilkada sebelumnya, demografi daerah, dan sebagainya.

"Namun tidak boleh under estimate. Cara kira tetap cara bertindak seperti kemarin (Pemilu, red), tapi kita kuatkan. Ini tidak sesederhana Pemilu kemarin. Ini daerah, harus kita kelola dengan baik," ucapnya.

Irjen Iqbal mengimbau kepada masyarakat, jangan menyebar hoaks terkait Pilkada. Karena ini ada ancaman pidananya.

"Kami akan tegakkan hukum. Patroli siber terus dilakukan melakukan pemantauan. Saring sebelum sharing, lihat dulu, cek dulu, jangan langsung telan," pungkasnya.

( Tribunpekanbaru.com/Rizky Armanda )