UPDATE Kasus Guru Honorer di Konawe: Ketum PGRI Tegaskan Supriyani Harus Ikut Tes PPPK

TRIBUNPEKANBARU.COM - Kasus Supriyani guru honorer di Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara saat ini menjadi perhatian publik.

Dugaan kriminilisasi itu membuat publik tergugah.

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) juga buka suara.

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Prof. Dr. Unifah Rosyidi mengatakan bahwa sejak kasus ini terungkap ke publik, maka PGRI melalui Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) PB PGRI, Pengurus PGRI Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Pengurus PGRI Kabupaten Konawe Selatan segera turun ke lapangan.

“Kami mengunjungi yang bersangkutan di Lapas untuk menelusuri kasus tersebut dan berkoordinasi dengan aparat hukum terkait untuk menangguhkan penahanan terhadap ibu Supriyani,” ungkapnya melalui siaran persnya, Rabu (23/10).

Lebih lanjut, PGRI juga mengapresiasi respons cepat pihak Kepolisian dalam kasus tersebut dan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas terkabulnya permohonan PGRI untuk penangguhan penahanan Supriyani.

“PGRI juga meminta agar yang bersangkutan dibebaskan dari segala tuntutan hukum mengingat sebagai guru saat menjalankan profesinya tidak akan berniat menganiaya atau menyakiti anak didiknya dan Supriyani sedang mengikuti proses seleksi PPPK untuk masa depannya,” kata dia.

Di kemudian hari apabila terdapat tindakan guru yang dianggap melanggar hukum, maka mohon aparat Kepolisian terkait dapat melakukan upaya penyelesaian restorative justice dan berkoordinasi dengan PGRI setempat dalam penegakan kode etik guru sesuai MOU Polri dengan PGRI tentang Perlindungan Hukum bagi Profesi Guru. 

“Mengingat yang bersangkutan sedang menjalani tes PPPK dan Pendidikan Profesi Guru, maka PGRI memohon agar guru Supriyani dapat mengikuti proses tersebut tanpa ada catatan dari pihak kepolisian,” tegas Unifah.

PGRI percaya akan penegakan hukum secara profesional yang dilakukan oleh Kepolisian, karena itu apabila ada oknum aparat yang melakukan upaya di luar kepatutan, PGRI memohon agar yang bersangkutan dapat ditindak sesuai peraturan yang berlaku.

Baca juga: Buru Terduga Pelaku Penikaman yang Sebabkan Tetangga Tewas, Polres Kuansing Lakukan Penyekatan

Baca juga: MISTERI Sapu Ijuk yang Dijadikan Barang Bukti Menjerat Supriyani Diduga Diambil Diam-diam di Sekolah

Dugaan Uang Damai Rp 50 Juta

Polda Sultra turun tangan dalam kasus kasus Supriyani (37), guru SD honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.

Supriyani sebelumnya ditahan dan dilaporkan oleh polisi, ayah dari muridnya.

Diketahui, pelapor sekaligus ayah korban N bernama Aipda Wibowo Hasyim.

Pihak guru Supriyani mengungkapkan sempat dipaksa mengaku atas perbuatannya dan diduga meminta uang damai sebesar Rp50 juta.

Terkait hal ini, Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara (Polda Sultra) menurunkan tim untuk mengusut dugaan pelanggaran prosedur penanganan kasus guru Supriyani di Konawe Selatan.

Wakapolda Sultra, Brigjen Pol Amur Chandra Juli Buana mengatakan pihaknya sudah membentuk tim internal untuk merespons dugaan pelanggaran prosedur penanganan kasus guru honorer SDN di Kecamatan Baito. 

“Soal isu-isu lain (dugaan pelanggaran prosedur), masih kami dalami. Kami dari Polda Sultra sudah menurunkan tim untuk mencari pembuktian terhadap isu-isu yang beredar,” ujarnya, Selasa (22/10/2024).

Selain itu, ia menjelaskan salah satu isu krusial yang sedang didalami tim internal Polda Sultra adalah mengenai pengambilan barang bukti.

Barang bukti sapu ijuk itu diduga diambil bukan dilakukan oleh penyidik Polsek Baito, melainkan oleh Aipda Wibowo Hasyim, orangtua korban di sekolah secara diam-diam.

"Itu juga masih kita dalami semua. Tetapi, yang pasti dalam berkas perkara, semua sudah kami sampaikan kepada pihak kejaksaan, pembuktian secara materil juga dinilai sudah cukup oleh kejaksaan, nanti di pengadilan itu bisa dikupas lagi,” jelasnya.

Brigjen Pol Amur Chandra Juli Buana berharap hasil kerja dari tim internal yang dibentuk itu dapat segera diketahui dalam waktu dekat. 

"Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan kita ketahui hasilnya dan akan kita sampaikan kepada masyarakat,” ujarnya.

Diketahui, Wibowo Hasyim berstatus sebagai anggota kepolisian berpangkat Aipda.

Aipda kepanjangan dari Ajun Inspektur Polisi Dua adalah pangkat tertinggi di golongan Bintara dalam Kepolisian Republik Indonesia (Polri). 

Lambang pangkat Aipda adalah 1 balok perak bergelombang di pundaknya.

Aipda Wibowo Hasyim bertugas di Polsek Baito, Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara.

Ia memiliki jabatan sebagai Kepala Unit (Kanit) Intel Polsek Baito.

(TRIBUNPEKANBARU.COM)