Anggota DPD RI Datangi BKD Riau Pertanyakan Netralitas ASN di Pilkada

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Riau Kiyai H Muhammad Mursyid melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dalam rangka mempertanyakan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada pelaksanaan Pilkada di Riau.

"Kami mempertanyakan netralitas ASN pada musim pilkada ini. Menghadapi Pilkada serentak, bagaimana BKD menjaga netralitas ASN,"ujar Kiyai Mursyid. 

Kemudian pihaknya dari DPD juga ingin tahu seperti apa langkah hukum yang dilakukan kepada ASN yang terlibat tidak netral pada Pilkada 204.

"Sejauh mana penegakan hukum dan sanksi bagi ASN yang terbukti tidak netral," tegas pengasuh Pesantren Khairul Ummah di Riau ini.

Menanggapi netralitas ASN saat pilkada, Kepala BKD Riau Makmun Murod melaporkan belum ada kasus ketidaknetralan pegawai Pemprov Riau.

Kiyai Mursyid sapaan akrabnya dalam kunjungannya ke BKD juga ingin melihat sejauh mana Pemprov Riau  melaksanakan amanat Undang-Undang (UU) nomor 20 tahun 2023 tentang ASN. 

"Alhamdulillah kita telah mendapatkan info terbaru pelaksanaan undang-undang ini di Riau. Ini jadi materi kami nanti saat pelaksanaan rapat di DPD RI untuk dijadikan masukan dan saran kepada Kemendagri nantinya,"ujar Kyai Mursyid.

Ada beberapa poin yang dipertanyakan oleh Kyai Mursyid ke BKD Riau, pertama sejauh mana pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah khususnya dengan terbitnya UU nomor 20 tahun 2023. Kemudian juga apa kendala yang dihadapi. 

Kedua, berkaitan juga dengan penerapan pasal 66 UU nomor 20 tahun 2023 terkait terkait penataan PPPK dan tenaga honorer harus tuntas pada Desember 2024. Bagaimana progres dan apa kendalanya.

"Perekrutan PPPK, ASN dan seleksi tenaga honorer ini jadi poin pengawasan penting bagi kita. Sesuai amanat undang-undang, bulan Desember 2024 harus sudah selesai. Kita mempertanyakan juga apa solusi terhadap tenaga honorer yang tidak lulus tes."jelas Kyai Mursyid. 

Ketiga kata Kyai Mursyid, dia juga mempertanyakan bagaimana tingkat kesejahteraan pegawai khususnya pegawai yang ditugaskan di daerah terpencil dan pedesaaan. (Tribunpekanbaru.com/Nasuha Nasution)