Hearing DPRD Pekanbaru dengan OPD Pemko Belum Ada Bahas Anggaran

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - DPRD Pekanbaru, sudah menggelar hearing dengan mitra kerjanya sejak Senin kemarin.

Dari 4 komisi yang ada, baru 3 komisi yang sudah memanggil beberapa mitra kerja hingga Selasa (26/11/2024).

Komisi I memanggil hearing Satpol PP, Komisi II hearing dengan BPKAD, Komisi III hearing dengan Dinsos, hearing dengan Disdik, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan terakhir hearing dengan Dispora Pekanbaru.

Sementara Komisi IV, belum memanggil satu pun mitra kerjanya, meski beberapa mitra kerjanya yang kini menjadi keluhan masyarakat.

Seperti DLHK soal sampah, PUPR mengenai jalan rusak dan penanganan banjir, Perkim mengenai drainase dan lainnya.

Hanya saja dari semua hearing tersebut, belum satupun Komisi mempertanyakan anggaran yang digunakan OPD selama tahun 2024, hingga program tahun 2025.

Padahal, itu lah yang ditunggu masyarakat. Apalagi yang berkaitan dengan program untuk kemaslahatan masyarakat banyak.

Seperti yang disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru Tekad Indra Pradana Abidin.

Saat hearing dengan Dispora, Selasa (26/11/2024), dia menjelaskan, selain bersilaturahmi karena komisi baru terbentuk, juga pihaknya ingin tahu program kegiatan Dispora.

"Mereka sudah paparkan semuanya, namun kita belum terlalu mendalam. Karena kan ini pertemuan pertama," kata Tekad usai hearing.

Dari sederet kegiatan yang dipaparkan, Komisi III tertarik soal pembinaan atlet di lingkup Dispora, yang belum maksimal.

Sebelumnya, Senin (25/11/2024),  Komisi III hearing dengan Dinsos Pekanbaru.

"Sebenarnya hearing atau pertemuan ini lebih kepada silaturahmi dan menindaklanjuti laporan masyarakat. Kami di Komisi III ini banyak dewan baru, dan kami pekan lalu baru saja reses. Jadi, banyak laporan masyarakat yang kami tampung," terang Ketua Komisi III DPRD Hj Niar Erawati.

Kepada Dinsos, lanjut Niar Erawati, pihaknya juga mempertanyakan bagaimana caranya masyarakat mendaftar keluarga kurang mampu sesuai program pemerintah. Sebab masyarakat masih banyak yang belum terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Pemko Pekanbaru.

Beberapa hari sebelumnya, Komisi I hearing dengan Satpol PP, Ketua Komisi I DPRD Pekanbaru Robin Eduar SE MH memaparkan, rapat kerja dengan Satpol tersebut sebenarnya ada beberapa agenda. Selain silaturahmi karena personil Komisi I banyak darah baru, juga ingin menindaklanjuti laporan warga.

Fokusnya tentu terkait penegakkan Perda, supaya maksimal dilaksanakan Satpol PP. Sehingga Kota Pekanbaru suasananya nyaman dan banyak investor yang mau menanamkan investasinya.

"Pada intinya, Satpol PP kita minta kerja maksimal. Memang mereka ada masalah, keterbatasan anggota, tapi dengan keterbatasan itu bisa dimaksimalkan kinerjanya," papar Robin Eduar.

Dari hasil hearing perdana ini, ada beberapa catatan sejarah yang harus dilakukan semua komisi di DPRD Pekanbaru, saat hearing dengan mitra kerjanya lagi. Pertama, harus mempertanyakan serapan anggaran, untuk apa saja dibelanjakan.

Lalu, bagaimana dengan keluhan masyarakat yang selama ini tak berjalan programnya. Baik itu masalah pendidikan, kesehatan, infrastruktur, bantuan UMKM dan sosial, serta lapangan kerja untuk masyarakat Kota Pekanbaru. (Tribunpekanbaru.com/Syafruddin Mirohi).