Contoh Soal

Contoh Soal Menyusun Rencana Kebutuhan Peralatan Operasional PPPK 2024 Penata Layanan Operasional

Contoh soal menyusun rencana kebutuhan peralatan operasional soal PPPK 2024 formasi Penata Layanan Operasional

|
Editor: Muhammad Ridho
tribunpekanbaru
Contoh Soal Menyusun Rencana Kebutuhan Peralatan Operasional PPPK 2024 Penata Layanan Operasional 

D. Inventarisasi peralatan yang ada

E. Penetapan skala prioritas

Jawaban: B. Analisis tugas dan fungsi organisasi

Penjelasan:
Langkah pertama dalam penyusunan rencana kebutuhan peralatan operasional adalah analisis tugas dan fungsi organisasi. Analisis ini bertujuan untuk memahami kebutuhan organisasi berdasarkan tugas  pokok dan fungsi (tupoksi) yang harus dijalankan. Dari hasil analisis ini, dapat ditentukan jenis, jumlah, dan spesifikasi  peralatan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut. Langkah-langkah lainnya, seperti inventarisasi peralatan yang ada atau penetapan skala prioritas, dilakukan setelah kebutuhan dasar berdasarkan tupoksi teridentifikasi dengan jelas

3. Dasar hukum yang mengatur pengelolaan barang milik negara/daerah adalah...

A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004

B. Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2020

C. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014

D. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016

E. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

Jawaban: C. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014

Penjelasan:
Dasar hukum utama yang mengatur pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan Barang Milik Daerah (BMD) adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. 

Peraturan ini mencakup prinsip- prinsip perencanaan, pengadaan,  penggunaan, pemeliharaan, pemindahtanganan, penghapusan, dan pengawasan atas barang milik negara/daerah. Adapun:
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 mengatur tentang Perbendaharaan 
Negara secara umum, termasuk pengelolaan kekayaan negara.
Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2020 berfokus pada pedoman analisis jabatan dan beban kerja. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 mengatur pengelolaan barang milik daerah secara lebih spesifik. Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2003 berisi tentang Keuangan Negara secara menyeluruh, yang menjadi kerangka hukum pengelolaan aset.

4. Apa yang dimaksud dengan analisis kesenjangan (gap analysis) dalam penyusunan rencana kebutuhan peralatan operasional?

A. Analisis untuk menentukan biaya peralatan baru

Halaman
123
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved