PAD Pekanbaru Dipastikan Tak Capai Target Rp 1 Triliun, Komisi II DPRD Panggil Bapenda Pekan Ini

TRIBUNPEKANBARU.COM,PEKANBARU - Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru sepanjang 2024, dipastikan tak mencapai angka Rp 1 triliun.

Melihat grafik dan raihan pajak pendapatan, yang dikumpulkan Bapenda Pekanbaru hingga November kemarin, baru Rp 749 miliar lebih.

Itu artinya, di sisa waktu yang ada, plus situasi kurang kondusif di lingkungan Pemko Pekanbaru sejak awal Desember, karena kasus OTT KPK, sulit rasanya pegawai serius bekerja.

Justru yang terjadi di lingkungan Pemko beberapa hari belakangan ini, ada ketakutan para ASN Pemko, setelah beberapa kantor, rumah ASN yang digeledah KPK, pengembangan kasus OTT Risnandar Mahiwa dan Indra Pomi Nasution.

Meski demikian, Komisi II DPRD Pekanbaru yang membidangi ikhwal PAD ini, tetap akan memanggil Bapenda Pekanbaru untuk digelar hearing.

"Pekan kemarin sudah sempat kita undang (Bapenda). Tapi karena sibuk kasus OTT KPK, tak datang," tegas Ketua Komisi II DPRD Pekanbaru Zainal Arifin SE MH, Minggu (15/12/2024) kepada Tribunpekanbaru.com.

Lebih lanjut disampaikan, Komisi II DPRD sudah melayangkan undangan hearing lagi kepada Bapenda Pekanbaru, yang dijadwalkan dalam pekan ini.

"Rencana Minggu ini. Mudah-mudahan datang," harapnya.

DPRD Pekanbaru sejak beberapa tahun lalu, selalu menekankan kepada Bapenda, untuk menggenjot PAD lewat pajak pendapatan dan lainnya.

Angka PAD dari pajak Rp 700-800an miliar yang dipaparkan Bapenda, dirasa bisa ditingkatkan.

Apalagi usaha dan investor begitu banyak beroperasi di kota ini. Tidak mungkin rasanya angka PAD selalu sama setiap tahunnya.

Jika benar-benar digali semua potensi yang ada, maka PAD Kota Pekanbaru ini bisa lebih dari angka Rp 1 triliun. Syaratnya, tentu tidak ada kebocoran dan oknum yang bermain di lapangan.

Bapenda Pekanbaru sudah merilis raihan PAD dari pajak hingga November 2024, sebesar Rp 749 miliar. Bapenda mengaku ditargetkan PAD untuk 2024 hanya Rp 850 miliar.

Kepala Bapenda Pekanbaru Alek Kurniawan sebelumnya mengaku, raihan pajak daerah itu terkumpul dari 11 sektor pajak. Bahkan dari 11 sektor pajak itu, ada yang sudah melebihi target yang ditetapkan Pemko Pekanbaru.

"Capaian pajak daerah sudah di atas 80 persen semuanya. Bahkan ada dua sektor pajak yang sudah over target," akunya.

Untuk meningkatkan PAD, Bapenda Pekanbaru terus melakukan inovasi. Salah satunya memberikan stimulus untuk pembayaran PBB-P2.

Pemko Pekanbaru memberikan stimulus berupa penghapusan denda bagi wajib pajak yang ingin membayar PBB-P2. Program penghapusan denda ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2024 ini.

(Tribunpekanbaru.com/Syafruddin Mirohi)