Pemerintah Pusat Bakal Kucurkan Rp 175 Miliar untuk Seluruh Desa di Kuansing Tahun 2025

Pemerintah pusat bakal mengucurkan dana sebesar Rp 175 miliar untuk 218 desa di Kuantan Singingi (Kuansing), Riau.

Penulis: Guruh Budi Wibowo | Editor: Ariestia
Pixabay.com/IqbalStock
Pemerintah pusat bakal mengucurkan dana sebesar Rp 175 miliar untuk 218 desa di Kuantan Singingi (Kuansing), Riau. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, KUANSING - Pemerintah pusat bakal mengucurkan dana sebesar Rp 175 miliar untuk 218 desa di Kuantan Singingi (Kuansing), Riau.

Kepala Dinas Sosial dan Pemerintahan Desa (Dinsos Pemdes) Erdiansyah melalui Kabid Pemdes Irfansyah, Jumat (3/1/2025) mengatakan bahwa dana tersebut alokasi pusat untuk Dana Desa (DD) berdasarkan PMK 108/2024.

"Itu angka alokasi untuk 2025, ditetapkan melalui peraturan yang dikeluarkan pada desember 2024 kemarin," kata Irfansyah.

Berdasarkan PMK tersebut, DD 2025 digunakan untuk penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan DD paling tinggi 15 persen (lima belas persen) dari anggaran DD untuk BLT Desa hingga pembangunan padat karya tunai.

Dengan demikian, PMK Nomor 108 Tahun 2024 sebagai acuan penggunaan, dan penyaluran DD tahun 2025.

Dari PMK tersebut terungkap ada 26 desa yang bakal mendapatkan DD di atas Rp 1 miliar.

Bahkan ada desa yang bakal menerima Rp 1,4 miliar di tahun 2025.

Terkait kurang salur ADD 2024 yang berakibat ratusan perangkat desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak gajian hingga berbulan-bulan, Irfansyah mengatakan pihak Dinsos PMD Kuansing menunggu rekomendasi dari pihak Inspektorat.

"Kita menunggu rekomendasi dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam hal ini inspektorat. Hasil review terkait dasar Pemkab dalam penganggaran pada perubahan Perkada APBD 2025," ujar Irfansyah.

Sebelumnya Kepala Dinsos PMD Kuansing Erdiansyah menyebut ADD yang belum ditransfer ke Kuansing mencapai Rp 20 miliar.

Nominal yang besar itu tentunya berdampak besar bagi desa.

Kata dia, ratusan perangkat desa dan anggota BPD tidak gajian berbulan-bulan.

Bahkan ada perangkat desa dan BPD yang tak gajian hingga 8 bulan lamanya.

Ratusan perangkat desa dan BPD tersebut berasal dari 218 desa di Kuansing.

"Jadinya tunda bayar, ada yang dua bulan dan bahkan ada yang enam bulan tak gajian. Hampir seluruh desa di kabupaten lainnya juga seperti itu," ujar Erdiansyah.

(Tribunpekanbaru.com/Guruh Budi Wibowo)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved