DPP Partai Golkar Perpanjang Masa Bakti Kepengurusan DPD Provinsi, Termasuk Golkar Riau

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golongan Karya (Golkar) telah resmi mengeluarkan Surat Edaran terkait perpanjangan masa bakti kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar di tingkat provinsi se-Indonesia. 

Termasuk kepengurusan Golkar Riau.

Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor SE-/DPP/GOLKAR/I/2025 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Umum Kahar Muzakir dan Sekretaris Jenderal Muhammad Sarmuji.

Surat edaran ini didasari oleh beberapa keputusan penting, termasuk Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mengesahkan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar pada Agustus 2024. 

Selain itu, keputusan lainnya mencakup pengesahan susunan personalia DPP Partai Golkar periode 2024–2029 yang diatur melalui Keputusan Menteri Hukum tahun 2022.

Dalam surat tersebut, DPP Partai Golkar menegaskan bahwa perpanjangan masa bakti ini bertujuan untuk memberikan kelancaran dalam pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar di tingkat provinsi. 

Baca juga: Pengurus Partai Golkar Riau Meradang Ada Spanduk Provokatif Minta Syamsuar Dipecat Jelang Musda

Baca juga: Spanduk Mengatasnamakan Majelis Penyelamat Golkar Minta Syamsuar Dipecat

Perpanjangan ini berlaku hingga Musda selesai digelar dan menghasilkan kepengurusan baru yang sesuai dengan mekanisme partai.

Wakil ketua Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu ) Golkar Riau Ikhsan menjelaskan langkah ini merupakan bagian dari upaya DPP Partai Golkar untuk menjaga stabilitas organisasi di tingkat daerah.

Surat Edaran ini juga memberikan arahan kepada Ketua atau Plt. Ketua DPD Partai Golkar Provinsi agar segera melakukan persiapan teknis dan administrasi terkait penyelenggaraan Musda.

Menurut Ikhsan saat ini pihaknya di daerah sudah mulai mempersiapkan panitia Musda dan persiapan lainnya untuk pelaksanaan Musda.

( Tribunpekanbaru.com / Nasuha Nasution)