DPRD Pekanbaru Mempertanyakan Hasil Assessment Kepala OPD Pemko, Kini Masih Dijabat Plt

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU -  DPRD Pekanbaru mempertanyakan hasil assesment 4 jabatan kepala OPD di lingkungan Pemko Pekanbaru.

Diketahui, assesment tersebut sudah selesai dilaksanakan, namun sampai hari ini tak kunjung diumumkan hasilnya.

Sehingga 4 jabatan kepala OPD tersebut, kini masih dijabat pelaksana tugas (Plt). Ada pun 4 jabatan yang dijabat Plt masing-masing, Dinas Pertanahan, Diskominfo, Diskes dan DLHK Pekanbaru.

Anggota Komisi I DPRD Pekanbaru Syafri Syarif mengakui, dengan berlama-lama jabatan Plt kepala OPD tersebut, dapat menghambat kelancaran kinerja dan perencanaan di sejumlah sektor. Terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik.

"Kalau memang sudah selesai, disegerakan saja umumkan hasilnya. Apalagi sekarang di antara 4 OPD tersebut, banyak kegiatan yang harus dijalankan secara serius," tegas Syafri Syarif kepada Tribunpekanbaru.com, Jumat (24/1/2025).

Diakui, bahwa assesment yang digelar di masa kepemilikan eks Pj Wako Risnandar Mahiwa, menggunakan APBD Pekanbaru. Sehingga hasilnya perlu dipertanggungjawabkan.

"Terlepas nanti di masa Wali Kota Pekanbaru terpilih dilanjutkan, itu kewenangan mereka. Yang pasti, hasil assesment tersebut harus dipertanggungjawabkan," sebut Politisi Golkar ini lagi.

Ya, jabatan Plt memang bisa menjalankan tugas. Namun ada banyak keputusan strategis yang perlu diambil oleh pejabat yang memiliki kewenangan penuh.

Dengan pengisian jabatan defenitif hasil assesment kemarin, akan memberikan kepastian dalam hal perencanaan anggaran serta pengambilan kebijakan yang lebih efektif.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Pekanbaru, Ayat Cahyadi, mengatakan bahwa pihaknya tengah melakukan evaluasi dan seleksi untuk mengisi jabatan yang kosong. "Kami sedang dalam proses, dan diharapkan dalam waktu dekat ini sudah bisa selesai. Tentunya, kami ingin memilih pejabat yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan daerah," ujar Ayat.

Saran dari DPRD Pekanbaru pun sejalan dengan harapan masyarakat yang menginginkan pemerintahan yang lebih stabil dan efisien. Proses pengisian jabatan definitif diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan program dan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat Pekanbaru.

Dengan langkah-langkah yang sedang diambil oleh Pemko Pekanbaru, diharapkan dapat tercipta pemerintahan yang lebih profesional dan berdampak positif bagi kemajuan kota.

"Kalau memang tak ada masalah, umumkan saja. Gak perlu menunggu-nunggu, kasihan yang ikut assesment kemarin," harapnya.

Pj Wali Kota Pekanbaru Roni Rakhmat mengakui, adajabatan kepala OPD yang masih kosong hingga kini. Ia menyebut bahwa pelantikan pejabat baru untuk mengisi posisi yang kosong berlangsung setelah Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru terpilih dilantik.

"Ada jabatan kosong yang mesti diisi, tapi waktunya kan singkat, nanti Wali Kota Pekanbaru terpilih yang akan melantik para pejabat itu " ujarnya. (Tribunpekanbaru.com/Syafruddin Mirohi).