'Loginya berjalan dong, Pak' Menteri Bahlil Disemprot Warga soal LPG 3 Kg

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut bahwa Presiden memberikan arahan kepada Kementerian ESDM untuk mencabut kebijakan larangan tersebut.

"Ya, DPR RI sudah berkomunikasi dengan Presiden sejak semalam. Dan bahwa kemudian ada keinginan dari Kementerian ESDM untuk menertibkan harga di pengecer supaya tidak mahal di masyarakat," ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

"Namun, setelah komunikasi dengan Presiden, Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada ESDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan," sambungnya.

Dasco menambahkan, instruksi untuk melarang pengecer berjualan elpiji 3 kg sebenarnya bukan datang dari Presiden Prabowo.

"Sebenarnya ini bukan kebijakannya dari Presiden untuk kemudian melarang kemarin itu. Tapi melihat situasi dan kondisi, tadi Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa berjalan kembali sambil kemudian pengecer itu dijadikan sub pangkalan, administrasi segala macamnya bisa sambil berjalan saja," ujar Dasco menjelaskan.

Bahlil Respons Cepat Instruksi Prabowo: Larangan Dicabut

Seiring dengan keluarnya instruksi Presiden Prabowo, Bahlil kemudian mengumumkan perubahan kebijakan dengan mengizinkan kembali pengecer menjual elpiji 3 kg.

"Jadi mulai hari ini pengecer-pengecer seluruh Indonesia kembali aktif (jual elpiji 3 kg) dengan nama sub pangkalan," ujarnya saat meninjau pangkalan elpiji di Kemanggisan, Jakarta Barat, Selasa.

Pemerintah juga akan membekali para pengecer dengan sistem aplikasi untuk mengontrol penjualan agar lebih terpantau dan tepat sasaran.

"Nanti Pertamina dengan ESDM akan membekali mereka sistem aplikasi dan proses mereka menjadi sub pangkalan tidak dikenakan biaya apa pun. Bahkan, kami akan pro aktif mendaftarkan mereka menjadi bagian yang formal agar mereka menjadi UMKM," jelasnya.

Anggota Komisi XII DPR RI Zulfikar Hamonangan menegaskan bahwa kebijakan larangan pengecer harus segera dicabut karena menyebabkan kegaduhan di masyarakat.

"Hari ini betul-betul sedang heboh persoalan masalah kelangkaan gas 3 kilogram, saya memohon dalam rapat pertemuan hari ini cabut segera, cabut, tarik dan sampaikan kepada Pertamina untuk menunda sementara pemberian izin kepada pengecer itu," tegasnya.

DPR meminta agar sebelum ada kebijakan baru yang lebih jelas, pengecer tetap diperbolehkan berjualan untuk menghindari kelangkaan dan kenaikan harga gas bersubsidi di masyarakat.

(TRIBUPEKANBARU.COM)