Pemerintah Tak Bisa Digertak, Kepala Daerah yang Tak Ikut Retreat Dinyatakan tak  Lulus 

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kepala daerah dari PDI-P untuk menunda mengikuti retreat di Akademi Militer yang dimulai pada Jumat (21/2/2025) kemarin.

Surat instruksi tersebut bernomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025 malam sebagai respons atas penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto oleh KPK.

"Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada tanggal 21 - 28 Februari 2025,” ujar Megawati dalam surat tersebut, Kamis (20/2/2025).

Megawati pun meminta kepada semua kepala daerah dari PDI-P yang sudah telanjur berangkat menuju ke lokasi agar berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.

Belakangan, sinyal para kader PDI-P yang hendak bergabung dalam acara retreat semakin kuat setelah pengurus DPP PDI-P Pramono Anung yang juga Gubernur DKI Jakarta bertolak ke Magelang, Sabtu (22/2/2025).

Ia datang ke Magelang untuk berkomunikasi dengan Kemendagri terkait penundaan retreat kepala daerah tersebut. Saat ini dari data PDI-P ada 55 kepala daerah dari kader mereka yang masih menunggu perintah DPP untuk mengikuti retreat.

Tentu saja setiap kepala daerah harus menghargai Presiden Prabowo Subianto sebagai panglima tertinggi. 

Undangan retreat adalah dari presiden. Jadi kepala daerah wajiba hadir, bukan patuh kepada partai. (*)

( Tribunpekanbaru.com )