DPRD Riau Harap Gubernur Riau Segera Cari Solusi Tunda Bayar Rp 915 Miliar

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Setelah resmi dilantik dan mengikuti retret di Magelang, Gubernur Riau Abdul Wahid dan Wakil Gubernur SF Hariyanto kini mulai menjalankan tugas di Provinsi Riau. 

Kehadiran mereka disambut dengan berbagai harapan, salah satunya menyelesaikan persoalan tunda bayar yang tengah dihadapi Pemprov Riau.

Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan, mengungkapkan pentingnya persoalan ini segera dibahas bersama DPRD. 

Ia berharap Gubernur dan Wakil Gubernur Riau bisa bergerak cepat untuk mencari solusi, agar program dan kegiatan yang telah dijanjikan kepada masyarakat bisa terealisasi.

Menurut Parisman, komunikasi antara eksekutif dan legislatif sangat penting dilakukan, untuk mengatasi permasalahan tunda bayar ini. 

DPRD Riau, terutama Badan Anggaran, siap duduk bersama dengan Pemprov Riau untuk membahas langkah-langkah penyelesaiannya.

"Kami di Badan Anggaran DPRD Riau siap membahas bersama Pemprov Riau. Ini penting agar roda pemerintahan berjalan lancar dan program prioritas tidak terhambat,"ujar Parisman, Minggu (2/3/2025).

Baca juga: Tunda Bayar Hampir Setengah Triliun Rupiah, Bakal Jadi Satu PR Pj Sekdako Pekanbaru

Baca juga: Dikawal Pimpinan DPRD Riau, Masyarakat Tiga Desa Tuntut Hak Plasma ke PT Hutahaean

Sebelumnya, DPRD Riau sudah melakukan pembahasan awal mengenai persoalan tunda bayar ini. Mereka melibatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengetahui secara rinci besarnya kewajiban yang belum terselesaikan.

Dari hasil pembahasan tersebut, diketahui jumlah tunda bayar di seluruh lingkungan Pemprov Riau mencapai Rp915 miliar. 

"Angka ini tentu menjadi perhatian serius, mengingat dampaknya bisa mempengaruhi berbagai program pembangunan,"ujar Iwan Fatah sapaan akrabnya.

Parisman menegaskan, pihaknya berharap Gubernur Abdul Wahid mampu menunjukkan kepemimpinan yang tegas dan cepat tanggap. Masalah tunda bayar ini harus menjadi prioritas agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan baru tetap terjaga.

(Tribunpekanbaru.com / Nasuha Nasution)