Polemik Bonus PON/Peparnas 2024, Dispora Riau Sambut Baik Usul DPRD Riau

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Riau menyambut baik usulan DPRD Riau dalam hal ini anggota Komisi V terkait polemik bonus PON/Peparnas 2024. Senin pagi (14/4/2025), Komisi V DPRD Riau memang menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait bonus tersebut.

"Kami sambutan baik usulan anggota dewan yang ada di Komisi V. Usulannya bagus," kata Kadispora Riau, Erisman Yahya pada Tribunpekanbaru.com soal RDP tersebut.

Erisman Yahya hadir didampingi beberapa staf seperti jajaran kepala bidang dan lainnya. Pihak KONI Riau juga ikut hadir.

Rapat digelar di ruangan Komisi V DPRD Riau yang dipimpin langsung ketua komisi H Indra Gunawan didampingi sang wakil ketua H Abdul Kasim serta sekretaris Komisi V Robin P Hutagalung.

Ia mengatakan dalam rapat tersebut, Robin Hutagalung juga mengusulkan agar pembagiannua bonus bertahap. Bisa di APBD Perubahan maupun di APBD 2026.

"Usulan dari pak Robin dan Komisi V lainnya pembayaran bonus bertahap. Kita sambut baik usul ini," kata Erisman.

"Dengan adanya usulan ini artinya Komisi V juga akan berjuang di Banggar untuk dimasukkan lagi di APBD Perubahan atau tahun depan kan," tambahnya.

Ia juga menceritakan soal saran dari pimpinannya yakni Sekdaprov Taufik OH. Saran yang sama sudah disampaikan.

"Pak Sekda juga menyarankan hal yang sama. Terima dulu yang ada, kalau ada nanti uang, ditambah lagi. Itu saran pimpinan," ucapnya.

Nah, untuk menyamakan persepsi, Erisman mengatakan pihaknya akan mengundang jajaran pelatih dan pengurus cabor serta KONI Riau untuk rapat Selasa besok. Pembahasan mengenai bonus ini.

"Besok kita rapat untuk menyamakan persepsi," katanya.

Seperti diketahui pada APBD 2025, Pemprov Riau menganggarkan dana sebesar Rp 40 Miliar untuk sagu hati atau bonus bagi atlet dan pelatih berprestasi. Baik itu di ajang PON, Peparnas serta kejuaraan lainnya.

Namun anggaran tersebut menyusut menjadi Rp 25 Miliar akibat efisiensi. Inilah anggaran bonus yang tersedia saat ini.

Dari sinilah muncul polemik. Sejumlah pelatih menolak bonus bila tidak sesuai Pergub. Namun para pelatih menerima pembayaran bonus dibayar secara bertahap namun harus ada kesepakatan tertulis.

(Tribunpekanbaru.com/Palti Siahaan)