Berbeda dengan Kebijakan Dedi Mulyadi, Mendikdasmen Bolehkan Acara Wisuda SMA, Asalkan. . .

TRIBUNPEKANBARU.COM - Heboh soal kebijakan Gubernur Jawa Barat , Dedi Mulyani yang tidak memperbolehkan sekolah mulai dari TK, SD, SMP sampai SMA menggelar acara wisuda, mendapat respon dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti.

Ia justru mengatakan soal wisuda tersebut boleh saja dilaksanakan. Namun, ada syarat yang harus benar-benar menjadi perhatian .

Menurut Abdul Mu'ti, pihak sekolah boleh saja mengadakan acara wisuda asalkan tidak membebani orangtua. Dikatakan Abdul Mu'ti wisuda tersebut jangan dilakukan secara berlebihan.

Baca juga: Gadis Muda di Kendari Kirim Foto ke Pacar sebelum Menghilang, Jasadnya Ditemukan Kedalaman 12 Meter

Lebih jauh ia menyebutkan wisuda yang dilakukan adalah sebagai bentuk ungkapan kegembiraan, sekaligus raya syukur atas keberhasilan para murid.

Ya, menanggapi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan wisuda sekolah boleh digelar selama tidak memberatkan orang tua (ortu) siswa.

“Kalau menurut saya begini, sepanjang itu tidak memberatkan dan atas persetujuan orang tua dan murid, ya masa sih tidak boleh gitu kan. Yang penting wisuda itu jangan berlebih-lebihan dan juga jangan dipaksakan,” kata Abdul Mu’ti usai pembukaan Konsolidasi Nasional (Konsolnas) Dikdasmen 2025 di Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia (PPSDM), Kota Depok, Jawa Barat, dilansir ANTARA, Selasa (29/4/2025).

Menurut Abdul Mu’ti, kegiatan wisuda dapat dilihat sebagai bagian dari ungkapan kegembiraan, sekaligus syukur atas keberhasilan para murid dalam menyelesaikan pendidikan mereka.

Di samping itu, kata dia, kegiatan wisuda juga dapat menjadi media yang efektif untuk menjalin keakraban dan silaturahmi di antara orang tua, murid, dan pihak sekolah, meskipun tidak menutup kemungkinan ada orang tua murid yang tetap tidak dapat hadir saat kegiatan wisuda.

Karena itu Mendikdasmen berpendapat pelaksanaan kegiatan wisuda sebaiknya diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing sekolah.

“Itu kan sebagai tanda gembira dan juga lebih mengakrabkan orang tua dengan sekolah, karena bisa jadi orang tua itu ada yang tidak pernah ke sekolah anaknya sama sekali, hanya ke sekolah ketika anaknya wisuda, itu pun tidak semua orang tua juga datang dengan berbagai alasan,” tutur Mu'ti.

Sebelumnya Gubernur Jabar Dedi Mulyadi pada Sabtu (26/4) berdebat dengan seorang remaja yang menyebut baru lulus dari SMAN 1 Cikarang Utara. Dedi dan si remaja berdebat soal pelarangan sekolah menggelar wisuda.

Remaja tersebut mengkritik kebijakan pelarangan wisuda sebab dianggap para siswa akan kehilangan kenangan perpisahan sebelum kelulusan.

Dedi menyatakan dia tidak akan mengubah keputusannya mengenai pelarangan wisuda dan kegiatan perpisahan di luar sekolah.

“Sudah jelas TK, SD, SMP, SMA, tidak boleh ada wisuda, sudah. Kenaikan kelas, kenaikan kelas. Kelulusan, kelulusan,” kata Dedi Mulyadi.

Gubenur Jabar itu mengatakan bagi orang miskin, uang untuk wisuda akan lebih bermanfaat jika digunakan hal lain. Ia juga menambahkan banyak orang tua yang menyambut baik kebijakan penghapusan wisuda untuk anak sekolah.

Tentu saja pilihan ada di tangan para wali murid ataua orangtua. Selama mereka tidak diberatkan dan tentu saja melihat ada azas manfaat dari kegiatan wisuda.

Namun, kegiatan yang penting tetap menjadi prioritas seperti tabungan untuk masa depan nantinya. (*)