Masyarakat Desak Pemkab dan DPRD Siak Selesaikan Krisis Keuangan

TRIBUNPEKANBARU.COM, SIAK– Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Siak Menggugat (ASM) mendatangi Kantor Bupati Siak dan gedung DPRD Siak, Rabu (30/4/2025).

Mereka menyampaikan tuntutan atas situasi keuangan daerah yang dinilai bermasalah dan berdampak pada kehidupan masyarakat.

Aksi berlangsung sejak pagi hingga siang hari dengan pengawalan ketat aparat keamanan.

Massa membawa poster berisi protes terhadap mandeknya sejumlah kewajiban pemerintah daerah, mulai dari honor guru madrasah yang belum dibayarkan, keterlambatan beasiswa pendidikan, hingga tunjangan pegawai yang belum terealisasi.

Koordinator aksi, Riyan, mengatakan unjuk rasa ini lahir dari keprihatinan masyarakat terhadap berbagai masalah akibat kondisi keuangan daerah yang tidak stabil. Hak-hak dasar honorer dan pegawai belum terbayarkan. 

“Masalah Pemkab Siak telah menyentuh kehidupan banyak orang. Para pendidik, pedagang kecil, hingga keluarga pegawai kini harus berhadapan dengan ketidakjelasan yang berkepanjangan,” ujarnya.

Massa juga menolak kegiatan-kegiatan seremonial yang dinilai tetap dijalankan oleh pemerintah daerah, meskipun sejumlah kewajiban dasar terhadap masyarakat belum dipenuhi. 

Dalam pernyataan tertulis, ASM menyampaikan lima tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Siak dan DPRD, yaitu:

1. Penyelidikan menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Siak, termasuk langkah hukum jika ditemukan pelanggaran.
2. DPRD Kabupaten Siak diminta mendorong percepatan penyelesaian utang pemerintah daerah akibat tunda bayar pada tahun anggaran 2024.
3. DPRD diharapkan menjalankan fungsi penganggaran dengan optimal agar kebijakan yang dilahirkan berpihak pada kepentingan masyarakat, serta tepat guna dan tepat sasaran.
4. Wakil rakyat diminta menunjukkan keberpihakan yang lebih nyata terhadap suara dan kebutuhan masyarakat.
5. Kepala Daerah Kabupaten Siak diminta bertanggung jawab menyelesaikan persoalan keuangan dengan kesungguhan dan ketegasan.

Usai berunjuk rasa di kantor bupati, massa melanjutkan aksi ke gedung DPRD untuk menyerahkan pernyataan sikap secara resmi. Mereka meminta agar DPRD membuka diri untuk dialog terbuka bersama masyarakat. (Tribunpekanbaru.com/mayonal putra)