Dedi Mulyadi Dilaporkan ke Komnas HAM, Justru Ucapkan Terima Kasih

TRIBUNPEKANBARU.COM - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, merespons kabar pelaporan dirinya ke Komnas HAM terkait penanganan anak-anak dan remaja berperilaku khusus.

Ia menyampaikan terima kasih atas kritik, saran, dan laporan yang ditujukan kepadanya, dan menyebut hal tersebut sebagai konsekuensi dari tanggung jawabnya sebagai pemimpin daerah.

"Terima kasih ya bagi semua pihak yang memberikan perhatian khusus terhadap upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengatasi anak-anak di Jawa Barat, remaja yang berperilaku khusus," ujar Dedi Mulyadi melalui unggahan di akun Instagramnya, Sabtu (10/5/2025).

Baca juga: Bertambah Lagi, Ratusan Siswa Nakal di Jabar Dikirim ke Barak Militer

Ia menegaskan bahwa kritik dan laporan tersebut merupakan bagian dari risiko yang harus ia hadapi dalam upayanya memperjuangkan masa depan generasi muda di Jawa Barat.

"Saya yakin seluruh kritik, saran, tuduhan dan pelaporan sebagai gubernur yang melanggar HAM dan hak anak, bagi saya ini adalah bagian risiko saya yang harus saya hadapi di tengah konsen dan upaya saya agar anak-anak di Jawa Barat memiliki masa depan yang baik," lanjut Dedi.

Menurutnya, perhatian publik melalui pelaporan ini menunjukkan adanya kepedulian terhadap anak-anak dan remaja yang sedang ditangani oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Saya yakin seluruh kritik, saran dan pelaporan itu didasarkan pada concern dan keberpihakan pada anak-anak dan remaja di Jawa Barat," ujarnya lagi.

Dedi pun membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menyelesaikan permasalahan sosial yang berkaitan dengan anak-anak berperilaku khusus.

"Kami dengan tangan terbuka mengajak untuk bersama menyelesaikan (soal masalah anak-anak berperilaku khusus ini)," ujar Dedi Mulyadi.

Ia menambahkan bahwa saat ini antusiasme orang tua untuk mendaftarkan anak-anak mereka dalam program pendidikan bergaya barak militer sangat tinggi.

Hal itu terlihat dari antrean panjang para orang tua yang ingin anaknya mengikuti program tersebut.

Namun demikian, Dedi menekankan bahwa program tersebut bersifat sukarela. Jika ada orang tua yang merasa keberatan, pihaknya tidak akan memaksakan.

"Agar tugas pemprov dan gubernur, wali kota, bupati ringan, saya sangat berharap bapak dan ibu untuk menerima anak-anak ini, (silakan) dididik, diarahkan dengan pola yang dimiliki bapak ibu semua yang jauh lebih baik dibanding dengan pola yang kami miliki," jelasnya.

"Saya bisa terkonsentrasi untuk menyelesaikan tugas-tugas yang lain," tambah Dedi.

Ia pun menyampaikan kesediaannya menerima bantuan dari berbagai pihak yang memiliki fasilitas pendidikan, rumah singgah, yayasan, lembaga pendidikan, bahkan kantor pengacara, untuk menjadi tempat pendidikan bagi anak-anak yang dimaksud.