Kasus Karhutla Masih Nihil di Pelalawan, Ini yang dilakukan BPBD Antisipasi Titik Api

TRIBUNPEKANBARU.COM, PELALAWAN - Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kabupaten Pelalawan, Riau masih nihil dalam satu pekan terakhir. Belum ada titik api yang terpantau hingga Senin (19/5/2025) siang. 

Kondisi ini dipengaruhi oleh curah hujan yang masih cukup tinggi di wilayah Pelalawan, terutama di daerah yang rentan terjadi Karhutla.

Alhasil titik panas atau hotspot dan titik panas atau firespot bisa ditekan oleh hujan dari alam. 

"Hujan masih berpotensi sejak Minggu lalu. Jadi agak terbantu mengurangi hotspot dan firespot," beber Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pelalawan, Zulfan M.Si kepada tribunpekanbaru.com, Senin (19/5/2025).

Ia menyebutkan, dalam kondisi nihil hotspot dan firespot ini personil BPBD Pelalawan bersama instansi lainnya melakukan patroli ke beberapa desa yang rawan muncul titik api. Kecamatan Langgam dan Pangkalan Kerinci mendapat giliran patroli awal pekan ini. Kemudian akan dilanjutkan ke daerah lain yang juga langganan Karhutla. 

Di samping itu, BPBD Pelalawan berencana memeriksa Sarana dan Prasarana (Sarpras) Pemadam Kebakaran (Damkar) milik perusahaan dalam pekan ini. 

Pengecekan alat kelengkapan Damkar itu dalam rangka penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di wilayah Pelalawan.

Baca juga: Bhabinkamtibmas dan Warga di Langgam Pelalawan Grebek Rumah Pengedar Narkoba, Sita 19 Gram Sabu

Baca juga: Antisipasi Premanisme Hingga Balap Liar, Tim RAGA Polres Pelalawan Gelar Patroli Blue Light

Pemeriksaan Sarpras Damkar ini merupakan tindak lanjut dari pembentukan rayonisasi kecamatan dalam pencegahan dan penanganan Karhutla yang diprediksi muncul pada musim kemarau nanti. 

"Menunggu surat tugas dari pak bupati. Karena sifatnya eksternal, jadi harus persetujuan pak bupati. Memang laporan perjalanan semua lengkap, tapi perlu dicek ke lapangan," ujar Zulfan.

Dikatakannya, Sarpras Damkar milik perusahaan perlu kesiapsiagaan dalam membantu pemadaman Karhutla yang muncul di setiap kecamatan. Hal itu menjadi dukungan bagi pemerintah maupun instansi polri serta TNI dan institusi lainnya yang konsen menangani Karhutla. 

Selain kelengkapan Sarpras, lanjut Zulfan, perusahaan juga harus mensiagakan personil pemadam. Regu Damkar ataupun tim pemadam harus dimiliki dan dilatih dalam penanggulangan Karhutla. 

"Kita juga ingin memastikan ketersediaan embung air dan stok airnya. Itu perlu dalam operasi pemadaman," tambah Zulfan. 

Pihaknya mengimbau perusahaan swasta memperhatikan embung air yang ada di wilayah operasionalnya. Sebab stok air sangat dibutuhkan dalam operasi pemadaman darat maupun udara yang dilakukan dengan helikopter water bombing.

(Tribunpekanbaru.com/Johannes Wowor Tanjung)