Bahas Penjaminan Mutu Pendidikan, BPMP Riau Gelar Konsolidasi Daerah 

Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Riau menggelar Konsolidasi Daerah Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Riau 2025, Selasa (3/6/2025). 

Editor: M Iqbal
Foto/BPMP Riau
KONSOLIDASI - Foto bersama usai pembukaan Konsolidasi Daerah Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Riau 2025 pada Selasa (3/6/2025). 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU- Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Riau menggelar Konsolidasi Daerah Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Riau 2025, Selasa (3/6/2025). 

Kegiatan ini menghadirkan peserta dari pemerintah provinsi, pemerintah 12 kabupaten/kota, organisasi kemasyarakatan dan praktisi pendidikan lainnya. 

Kepala BPMP Riau, Dr Nilam Suri dalam laporannya menyampaikan pendidikan adalah investasi jangka panjang paling strategis dalam membangun bangsa. Karena itu lewat program ini dian mengajak menyatukan visi dan misi menciptakan pendidikan bermutu untuk semua.

Konsolidasi ini, tambahnya, merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan konsolidasi nasional beberapa waktu lalu. Provinsi Riau akan menindaklanjuti rekomendasi yang telah diputuskan lewat konsolidasi nasional.

Nilam membeberkan tujuan utama kegiatan ini. Seperti menyelaraskan pemahaman dan visi bersama antar pemangku kepentingan. Meningkatkan koordinasi lintas sektor. Memperkuat sinergi, mengidentifikasi tantangan dan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Lalu meningkatkan kapasitas pelaksanaan program dan berbagi praktik baik antar daerah.

Hasil yang diharap bukan sekadar dokumen perencanaan semata. Tapi komitmen dan kolaborasi nyata di lapangan antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pihak lainnya. Sehingga, pendidikan bermutu di Riau bisa merata dan inklusif. 

"Jadikan forum ini sebagai momen penting menyatukan langkah untuk menyongsong dan mewujudkan generasi emas 2045," kata dia. Nilam menegaskan, sejauh ini program prioritas Gubernur Riau telah sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Sehingga ia menganggap, bakal sejalan pula dengan program Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Sementara, Asisten I Setdaprov Riau, Zulkifli Syukur yang hadir mewakili Gubernur Riau menyampaikan penghargaan pada semua pihak yang mendukung kegiatan ini. Menurut dia, konsolidasi ini bukan sekadar bertemu. Tapi momentum strategis menyamakan langkah dan membangun arah serta persepsi dalam membangun pendidikan di Riau.

Pendidikan, tuturnya, merupakan pondasi utama dalam meningkatkan pembangunan. Pembangunan sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia atau SDM. Beruntungnya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Riau sejauh ini terus meningkat dan sekarang di angka  6,7. "IPM Riau terbaik ketujuh tingkat nasional dan ranking kedua di Sumatera," kata dia. 

Namun, capaian itu tak bisa dijadikan alasan berpuas diri. Karena masih ada kesenjangan di beberapa wilayah. Dimana, IPM tertinggi ada di Pekanbaru, Dumai, dan Kampar. Tapi di Kepulauan Meranti dan Indragiri Hilir, IPM-nya masih rendah. 

Untuk itu, seluruh arah kebijakan pendidikan Riau saat ini dibuat dengan merujuk visi misi Gubernur Riau. Di antaranya, Pemprov menyusun program strategis Riau Cerdas. Program ini mencakup pendidikan gratis melalui Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) untuk SMA, SMK dan SLB. Termasuk Bosda untuk siswa tidak mampu.

Kedua, ada beasiswa pendidikan termasuk penyandang disabilitas. Termasuk kaum marjinal. Selain beasiswa ada pendidikan khusus untuk mereka. Kemudian peningkatan kuantitas pendidikan yang merata dan berkeadilan.

Penguatan sarana dan prasarana pendidikan. Termasuk digitalisasi sekolah dan ruang belajar. Terbaru yaitu pencegahan anak putus sekolah. Yaitu dengan memberi seragam gratis dengan dana tak kurang Rp 40 miliar.

Kemudian, akan ada pembukaan dua kelas Sekolah Rakyat di gedung eks Asrama Haji. Dimana Pemprov memberikan tanah seluas 12 hektare kepada Kementerian Sosial. Pembangunan akan dimulai tahun ini. Namun, sebelum pembangunan selesai, Pemprov sudah menyiapkan sekolah sementara di gedung Asrama Haji Provinsi Riau

"Kita wajib mendukung program ini. Karena ini program Asta Cita presiden Prabowo," ujarnya.
Terkait angka partisipasi sekolah, Zulkifli mengakui masih ada tantangan. Terutama dalam hal akses pendidikan penduduk miskin. Untuk itu, program Wajib Belajar 13 tahun perlu dilakukan. 

Halaman
12
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved