News Analysis: Ubah Sistem dan Tata Ulang Logika Pengelolaan Sampah di Pekanbaru

Sosiolog Perkotaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, Dr Elfiandri MSi

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU -- Saya melihat bahwa permasalahan sampah di Kota Pekanbaru tidak hanya urusan teknis pengangkutan oleh pihak ketiga, tetapi juga mencerminkan persoalan mendasar dalam hal manajemen kota, perilaku masyarakat, dan tata kelola lingkungan yang belum terbangun secara komprehensif.

Selama ini, pengelolaan sampah di Pekanbaru cenderung bergantung pada pihak ketiga yang hanya fokus pada aspek pengangkutan dari titik-titik TPS di pinggir jalan. Padahal, realitasnya tidak sesederhana itu. Misalnya, pihak ketiga memiliki jadwal angkut pada jam tertentu, contoh, sekitar pukul 07.00 pagi dan 14.00 siang. 

Namun bagaimana dengan sampah yang dibuang oleh warga setelah jam tersebut? Sampah yang ditaruh pada pukul 08.00, 09.00, atau bahkan 10.00 masih banyak dijumpai, dan ini menyebabkan terjadinya penumpukan yang tidak tertangani dalam siklus pengangkutan berikutnya.

Kemudian, misalnya Jalan Soebrantas, mobil pengangkut menfokuskan pengangkutan di jalan utama tersebut, lantas bagaimana di kawasan masuk ke jalan sekitaran Jalan Soebrantas, misalnya Cipta Karya, Purwodadi, atau Suka Karya dan lainnya. 

Menurut saya, manajemen pengelolaan sampah tidak boleh bersifat linier dan terbatas pada waktu-waktu tertentu. Diperlukan sistem manajemen yang lebih adaptif, mungkin dengan pengaturan berdasarkan satuan waktu yang lebih rapat, atau dengan pendekatan zonasi yang melibatkan pemantauan langsung oleh aparat setempat.

Di sinilah pentingnya keterlibatan aktif kecamatan dan kelurahan. Selama ini, pelibatan struktur pemerintahan di tingkat bawah tampak minim dalam urusan kebersihan lingkungan. Padahal, mereka yang lebih dekat dengan warga seharusnya memiliki andil besar dalam mendeteksi dan menangani titik-titik rawan sampah. Jika terus bergantung sepenuhnya pada pihak ketiga, tanpa pengawasan dan sinergi, maka sistem ini akan terus lemah dan tidak berkelanjutan.

Lebih dari itu, saat ini warga juga menghadapi keterbatasan dalam fasilitas TPS. Karena tempat pembuangan yang tersedia tidak mencukupi, banyak masyarakat akhirnya membuat TPS sendiri di lokasi-lokasi tak resmi. 

Ini menciptakan TPS liar yang tidak tertata, merusak tata kota, dan memperparah persoalan lingkungan. Ke depan, Pemerintah Kota harus memikirkan perencanaan infrastruktur TPS yang lebih memadai, baik dari sisi jumlah, lokasi strategis, maupun kapasitasnya.

Selain infrastruktur dan kelembagaan, ada satu aspek yang tidak boleh dilupakan: budaya masyarakat. Masalah sampah tidak akan pernah selesai jika masyarakat tidak dibina dan dibiasakan untuk hidup bersih dan bertanggung jawab. 

Tanpa adanya budaya buang sampah pada tempat dan waktu yang benar, sistem sebaik apa pun akan tetap rapuh. Maka, edukasi dan pembentukan budaya bersih harus menjadi bagian dari strategi jangka panjang pengelolaan kota.

Persoalan sampah di Pekanbaru adalah soal manajemen, infrastruktur, peran pemerintah, peran pihak swasta, dan juga kesadaran warga. Jika semua elemen ini tidak dibenahi secara terintegrasi, maka masalah sampah akan terus berulang dan menjadi wajah buruk kota. 

Pekanbaru sebagai kota besar harus mulai menata dirinya dengan pendekatan yang lebih modern, partisipatif, dan berbasis data, agar sampah tidak terus-menerus menjadi momok bagi kenyamanan dan kebersihan warga. (Tribunpekanbaru.com/Alexander)