Tak Boleh Diungkap ke Publik, Kemendagri Akan Laporkan ke Prabowo Bukti Baru Sengketa 4 Pulau

TRIBUNPEKANBARU.COM - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan melaporkan bukti baru atau novum terkait sengketa empat pulau Aceh dan Sumatera Utara ke Presiden Prabowo Subianto. 

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyatakan, novum itu muncul dalam rapat bersama Tim Nasional Pembakuan Rupabumi yang digelar pada Senin (16/6/2025) hari ini.

"Perlu kami sampaikan bahwa selain data-data yang memang sudah ada, yang kami pelajari lebih dalam lagi, ada novum, atau data baru yang kami peroleh berdasarkan penelusuran Kementerian Dalam Negeri," kata Bima dalam konferensi pers di Kantor Kemendagri, Senin.

Dia mengatakan, novum ini tidak bisa diungkap ke publik dan harus dilaporkan ke Presiden Prabowo Subianto secara langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

"Kami sore ini menyepakati bahwa keputusan akhir adalah didapat dari data-data yang hari ini dikumpulkan oleh Forum Rapat Lintas Instansi (Timnas Pembakuan Rupabumi) ini untuk kemudian Pak Menteri laporkan kepada Bapak Presiden," kata dia.

Mantan wali kota Bogor ini menjelaskan, Keputusan Menteri Dalam Negeri yang sebelumnya menetapkan empat pulau sebagai wilayah Sumatera Utara bisa saja bergeser.

"Tidak ada keputusan yang tidak bisa diubah atau diperbaiki. Apapun itu prosesnya, tetapi kami tentu mendengar, menimbang, mempelajari semua masukan, semua data, dan perspektif yang disampaikan untuk kemudian menjadi keputusan akhir tentang status kepemilikan empat pulau tadi," ucap Bima.

Bima mengatakan, untuk keputusan final akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto langsung seperti yang diungkapkan oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.

"Seperti yang disampaikan Pak Dasco, Presiden sangat memberikan atensi, dan akan mengambil keputusan dalam jangka waktu yang tidak lama. Seperti yang disampaikan oleh Pak Dasco," kata Bima. 

Sebagai informasi, polemik empat pulau santer terdengar setelah pemerintah pusat melalui Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, yang ditetapkan pada 25 April 2025, menyatakan bahwa empat pulau milik Aceh masuk dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumut.

Adapun keempat pulau yang dimaksud adalah Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil. Dalam beberapa kesempatan, Kemendagri menjelaskan keputusan tersebut diambil berdasarkan letak geografis empat pulau yang lebih dekat dengan Sumatera Utara ketimbang Aceh.

Keputusan tersebut kemudian ditentang Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang menyatakan bahwa empat pulau itu tetap milik Aceh berlandaskan alasan historis.

Teriakan 'Merdeka' Bergema

Ratusan massa dari Gerakan Aceh Melawan turun ke jalan dan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Aceh, Senin (16/6/2025).

Mereka menuntut keadilan atas keputusan yang dinilai mencederai kedaulatan wilayah mereka.

Massa yang terdiri dari berbagai elemen mahasiswa itu melakukan aksi sebagai bentuk protes terhadap terbitnya SK Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 300.2.2.2138 Tahun 2025 yang menetapkan empat pulau yang selama ini diklaim sebagai milik Aceh menjadi bagian dari wilayah administrasi Provinsi Sumut.

Dilansir Serambinews.com, massa bergerak menuju Kantor Gubernur Aceh sambil menyanyikan lagu-lagu yang memantik semangat.

Teriakan kata “merdeka” juga bergema di lokasi aksi.

Tak hanya itu, massa tersebut juga membawa sejumlah bendera Bulan Bintang serta spanduk bertuliskan berbagai bentuk protes terhadap keputusan Mendagri yang menetapkan empat pulau di Aceh Singkil menjadi milik Sumut. Antara lain spanduk beertuliskan "Referendum".

Gerakan konsolidasi akbar kembalikan kedaulatan Aceh ini turut membuat arus lalu lintas di kawasan depan Kantor Gubernur Aceh macet.

Sebelumnya, Ketua DPR Aceh, Zulfadhli menegaskan, pihaknya selaku lembaga legislatif mendukung secara penuh dan teguh langkah Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem untuk mempertahankan empat pulau di Aceh Singkil yang kini dialihkan jadi wilayah administratif Sumut.

“Tentu saja kita di DPR Aceh mendukung total pernyataan Mualem itu,” tegas Ketua DPRA. 

“Secara aturan, DPRA juga akan menempuh berbagai macam langkah untuk membersamai langkah Gubernur Aceh, Muzakir Manaf,” tukas Zulfadhli.

Ia menegaskan, bahwa apa yang disampaikan oleh Mualem sejalan dengan pemikiran dirinya dan seluruh anggota DPR Aceh.

“Secara kelembagaan DPR Aceh, kita akan dukung penuh langkah-langkah Mualem untuk mengambil-alih kembali empat pulau itu tanpa syarat,” tegasnya.

“Jika diperlukan, nanti DPR Aceh juga akan surati Mendagri, Presiden, dan DPR RI untuk meminta dibatalkannya SK Mendagri yang memasukkan empat pulau di Singkil dalam wilayah administrasi Sumut,” lanjut Zulfadhli.

Ia juga mengingatkan bahwa segala sesuatu terkait dengan batas wilayah administrasi Aceh secara tegas telah disebutkan dalam Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki.

“Dalam MoU butir 1.1.4, secara tegas disebutkan bahwa, batas Aceh merujuk pada perbatasan tanggal 1 Juli 1956,” beber dia. 

“Jadi, jika merujuk aturan itu, maka empat pulau yang disengketakan masuk ke dalam wilayah Aceh Singkil dan itu bermakna, secara administrasi adalah wilayah Aceh,” jelasnya.

Untuk itu, dia menegaskan, Mendagri harus membatalkan SK tersebut dan mengembalikan empat pulau di Singkil masuk wilayah administrasi Aceh. 

Pada kesempatan itu, dia memuji sikap Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan bakal mengambil-alih persoalan SK Mendagri yang memasukkan empat pulau di Aceh Singkil ke Sumut. 

“Sikap Pak Prabowo tersebut cerminan beliau memahami akar dan persoalan di Aceh,” ujarnya. 

( Tribunpekanbaru.com / kompas )