DPRD Pelalawan Dukung Disdikbud Dirikan Posko Pengaduan SPMB SMA, Carles: Ini Masalah Tahunan
DPRD Kabupaten Pelalawan Riau ikut menyoroti polemik Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat
TRIBUNPEKANBARU.COM, PELALAWAN - Komisi l Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pelalawan Riau ikut menyoroti polemik Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat yang diumumkan hari ini, Rabu (2/7/2025).
Permasalahan selalu muncul setelah pengumuman pendaftaran siswa baru di tingkat SMA maupun SMK di Pelalawan setiap tahunnya.
Pasalnya, ratusan calon siswa tidak diterima di sekolah negeri akibat kekurangan daya tampung. Alhasil nasib calon siswa tamatan SMP yang tidak terakomodir jadi menggantung. Apalagi kewenangan SMA sederajat berada di Disdik Provinsi Riau dan bukan di kabupaten.
"Ini merupakan polemik tahunan, setiap penerimaan SMA, selalu banyak anak murid tak tertampung. Disdikbud Pelalawan kita dukung buat posko," tutur Ketua Komisi l DPRD Pelalawan, Carles S.Sos kepada tribunpekanbaru.com, Rabu (2/7/2025).
Carles menyebutkan, kekurangan daya tampung yang menyebabkan banyak siswa tak diterima. Hal ini merupakan masalah klasik yang muncul setiap tahun. Inti persoalan yakni kurangnya jumlah sekolah setingkat SMA.
"Yang menjadi persoalan di Kecamatan Pangkalan Kerinci dan Pangkalan Kuras. Jadi pendataan dari Disdikbud akan kita jadikan bahan untuk mencari solusinya," ungkap Carles.
Dalam waku dekat, lanjut politisi PDI Perjuangan ini, mereka akan mengundang Disdikbud untuk rapat dengar pendapat terkait nasik siswa-siswi yang belum tertampung di SMA. Kemudian hasil hearing akan dibawa ke Disdik Riau.
"Kami juga sudah berkoordinasi dengan anggota DPRD Riau dari Dapil Pelalawan. Untuk sama-sama memperjuangkan ini," tukasnya.
(Tribunpekanbaru.com/Johannes Wowor Tanjung)
Nasib 7 Guru Honor Pelalawan yang Digaji Cuma Rp 200 Ribu Sebulan, DPRD Panggil 6 Perusahaan |
![]() |
---|
Hearing dengan PT PSJ Dihadiri Perwakilan HRD, DPRD Pelalawan Meradang dan Minta Jadwalkan Ulang |
![]() |
---|
Pembahasan Dikebut Dua Hari, Ini Jadwal Pengesahan APBD-P 2025 di DPRD Pelalawan |
![]() |
---|
Alokasikan Pembayaran Proyek Tunda Bayar, Pemda Pelalawan Serahkan KUA-PPAS Perubahan APBD ke DPRD |
![]() |
---|
Miris, Gaji Cuma Rp 200 Ribu Sebulan, 7 Guru Honor Komite di Pelalawan Tak Sanggup dan Ngadu ke DPRD |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.