Menguak Jejak Prostitusi di IKN, Kawasan yang Dinyatakan Steril Tapi Fakta Berkata Lain

TRIBUNPEKANBARU.COM - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa kawasan IKN kini telah bersih dari berbagai penyakit masyarakat, termasuk praktik prostitusi.

Hal ini disampaikan Basuki dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (8/7/2025), menjawab pertanyaan Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin terkait isu maraknya praktik prostitusi di kawasan IKN.

"Insya Allah tidak ada lagi (PSK) pak, sabung ayam juga enggak ada. Terima kasih atas perhatiannya, jadi kami bersama APH (aparat penegak hukum), Ramadhan kemarin masih ada, ada delapan warung remang-remang yang kami robohkan," ujar Basuki.
Ia menyebut informasi terkait penyakit masyarakat di kawasan IKN merupakan berita lama yang didaur ulang dan disebarkan kembali melalui media sosial.

Baca juga: Gawat Gawat, Ini Harus Dicek, Menteri Cak Imin Kaget Dengar Kabar Banyak Wanita PSK di IKN

Baca juga: Istana Wapres di IKN Dilapisi Kaca Anti Peluru, Gibran Minta Pembangunan Tidak Molor

Hasil Investigasi, Fakta Berbicara Lain

Hasil investigasi TribunKaltim (bagian dari Tribun Network) menunjukkan fakta berbeda. 

Liputan khusus yang dilakukan pada Mei 2025 mengungkap bahwa praktik prostitusi berkedok "open BO" masih marak di wilayah Sepaku, Kalimantan Timur, lokasi utama pembangunan IKN.

Kolaborasi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat dinilai menjadi kunci dalam upaya penertiban praktik prostitusi di wilayah IKN.

Fenomena ini berkembang seiring derasnya arus pembangunan IKN.

Berdasarkan pengakuan para pekerja proyek dan hasil observasi lapangan, praktik prostitusi dilakukan secara daring, menggunakan aplikasi seperti MiChat.

Para pekerja mengakui bahwa layanan ini menjadi semacam “kebutuhan” di tengah jauhnya mereka dari keluarga.

"Buanyak Mas, coba buka aplikasi itu ada ratusan. Tinggal pilih mau yang model kaya gimana semuanya ada di situ," kata Sugianto, salah satu pekerja konstruksi.

Rekan-rekannya menimpali dengan gelak tawa, menyiratkan bahwa praktik semacam ini bukan hal asing bagi mereka.

Beberapa pekerja lain bahkan menyebut layanan tersebut sebagai "kebutuhan."

Jauh dari rumah dan istri, mereka mengaku kerap memanfaatkan aplikasi itu untuk mencari pelampiasan.

"Kamu kan sering itu kalau sudah gajian langsung ganti oli di situ," timpal rekan lainnya disambut tawa.

"Tak usah munafik kaya kamu tidak pakai aja," ujar pekerja lain.
 
Tarif dan Modus Operasi

Saat reporter Tribun Kaltim mencoba mengakses aplikasi tersebut, notifikasi-notifikasi langsung masuk.

Sejumlah akun wanita muda yang memajang foto menarik mengirim notifikasi pertemanan.

Mereka menawarkan jasa dengan tarif antara Rp400 ribu hingga Rp700 ribu, termasuk layanan full service. 

Mereka biasanya menyewa guest house di sekitar Desa Bumi Harapan dan wilayah lain dekat proyek IKN.

"Open BO ST 600, bisa nego, ful servis, stay. Gercep, OTW sekarang, kk saya tunggu," tulis salah satu akun sambil menyebutkan nama penginapan yang berada tak jauh dari Rest Area IKN.

Guest House Jadi Lokasi Favorit

Seiring meningkatnya jumlah pekerja dan tamu proyek IKN, jumlah guest house di Kecamatan Sepaku pun melonjak. 

Tarifnya bervariasi, mulai dari Rp350 ribu hingga Rp400 ribu per malam. Lokasi inilah yang kerap digunakan para pekerja seks online untuk "stay" dan menerima tamu.

Peningkatan jumlah guest house di Sepaku turut membuka celah bagi praktik prostitusi.

Tempat-tempat ini sering dijadikan lokasi transaksi seksual.

"Serius gak ini KK, gercep 600 nego + ful servis," ujar akun lainnya sambil mengirimkan share lock dan alamat guest house yang juga berada di sekitaran IKN.

Dari hasil percakapan dengan belasan pekerja dan warga, mayoritas mengetahui praktik tersebut namun mengaku tidak memiliki kuasa untuk mencegahnya.

Beberapa warga mengaku mengetahui keberadaan praktik ini namun merasa tidak punya kuasa untuk mencegahnya.

"Sudah lama itu (prostitusi). Mereka tinggalnya tidak ketahuan karena nggak menetap. Biasanya mereka nyewa di guest house," ujar Ramlan, warga Sepaku.

Andi Armada, warga Desa Bumi Harapan, menyatakan bahwa prostitusi online sudah berlangsung sejak awal pembangunan IKN dan pelakunya umumnya berasal dari luar daerah.

"Prostitusi itu gak mungkin hilang. Orang punya kebutuhan. Coba buka, pasti banyak yang online di sekitar sini," ujarnya.

Pengakuan Para PSK

Dari penelusuran Tribun Kaltim, ditemukan sekitar ratusan PSK yang seolah sudah mengakar di sana dengan memanfaatkan platform media sosial serta aplikasi online untuk menawarkan diri kepada para pelanggannya.

Tribun Kaltim juga berhasil berbincang dengan delapan PSK yang beroperasi di kawasan Sepaku, yang menjadi jantung proyek IKN. 

Mereka menyebutkan bahwa permintaan layanan seksual cukup tinggi, terutama dari para pekerja proyek yang datang dari Jawa dan Sumatera.

"Kadang bisa 10 orang sehari, capek sih, tapi duitnya juga lumayan," ujar salah satu PSK.

“Jarang orang lokal, kebanyakan pendatang. Mereka bilang cuma sementara di sini, kerja di proyek,” tambahnya.

Modus lain yang digunakan para PSK adalah berpura-pura menanyakan lowongan kerja perempuan, yang berlanjut dengan tawaran jasa lewat WhatsApp.

"Awalnya itu cuma pura-pura nanya kerjaan, tapi lama-lama ngobrol, ya ujung-ujungnya jadi tamu juga," ujar seorang PSK yang enggan disebutkan namanya.

Penertiban oleh Satpol PP

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) telah melakukan pemantauan dan penertiban sejak tiga bulan terakhir.

Mereka menemukan bahwa praktik prostitusi meningkat seiring perkembangan IKN.

"Terkait dengan kegiatan praktik prostitusi online di IKN, memang kami sudah melakukan pemantauan sejak tiga bulan lalu," kata Kepala Bidang Trantibum Satpol PP PPU, Rakhmadi, Selasa (6/5/2025).

Rakhmadi mengungkapkan modus para Pekerja Seks Komersial (PSK) di IKN, yakni dengan menetap beberapa hari di penginapan atau guest house, dan hotel.

Dari situ kemudian mereka mengaktifkan aplikasi, untuk mencari pelanggannya.

Modus tersebut terungkap, dari investigasi mendalam tim Satpol PP bersama dengan pihak lainnya.

"Kami melakukan operasi ke guest house dan memang kami menemukan beberapa pasangan yang bukan sah," jelasnya.

Dalam operasi tersebut, para PSK yang ditemukan langsung diamankan ke kantor desa terdekat.

Rata-rata, para PSK ini mencari pelanggan lewat aplikasi. Mereka datang dari luar daerah, seperti Jawa, Makassar dan Balikpapan.

"Adapun mereka sebagian besar penduduknya dari luar Kaltim, ada dari Jawa Barat dan Makassar juga Balikpapan," terangnya.

PSK yang melancarkan aksinya dengan aplikasi, datang secara mandiri. Tetapi ada pula ditemukan yang datang dibawa oleh orang lain (mucikari).

"Sebagian besar memang datang secara mandiri," singkatnya.

Selama kurang lebih tiga bulan, telah ada setidaknya 30 orang PSK yang telah diamankan.

Mereka dibuatkan surat pernyataan, lalu diminta untuk bertanda-tangan. Setelah itu, mereka diminta atau diharuskan untuk pulang ke daerah asalnya.

Meski terus dilakukan penertiban, tetapi praktik itu masih saja ada sampai saat ini.

Diakui Rakhmadi, setelah ada yang pulang, tidak berselang lama PSK baru kembali datang dan menyewa kamar di guest house yang ada di PPU.

Hal ini menjadi tantangan tersendiri, dan dibutuhkan kolaborasi yang kuat antar pihak-pihak terkait, dalam upaya penertibannya.

Praktik prostitusi kata dia tidak akan bisa dibenarkan, karena dapat memicu timbulnya masalah-masalah baru, di tengah masyarakat.

"Harapan kami praktik prostitusi online ini harus ada kerjasama yang kuat antara pemerintah desa setempat, kemudian kerjasama dengan RT, tokoh agama dan tokoh masyarakat, memberikan edukasi kepada pemilik guest house untuk memfilter tamu yang datang, tidak hanya serta merta menerima profit," tegasnya.

Sebanyak 30 PSK telah diamankan, dimintai keterangan, dibuatkan surat pernyataan, lalu dipulangkan ke daerah asal masing-masing.

Namun, Rakhmadi mengakui bahwa setelah beberapa pergi, yang baru kembali berdatangan.

"Harapan kami praktik prostitusi online ini harus ada kerjasama yang kuat antara pemerintah desa setempat, kemudian kerjasama dengan RT, tokoh agama dan tokoh masyarakat, memberikan edukasi kepada pemilik guest house untuk memfilter tamu yang datang, tidak hanya serta merta menerima profit," tegasnya.

(*)