BERBUNTUT PANJANG, Buruh Ancam Demo Besar-besaran Gara-gara Pemerintah Beri Data Pribadi Warga ke AS

"Ini adalah bentuk nyata dari penjajahan ekonomi model baru, neoliberalisme dan neokolonialisme," kata Iqbal.

Iqbal mengingatkan bahwa kebijakan tarif Trump sebelumnya telah menyebabkan gelombang PHK di berbagai sektor industri Indonesia, terutama padat karya.

“Itu saja sudah menghancurkan kehidupan jutaan buruh. Sekarang, ditambah lagi data pribadi kami dijual ke negara lain. Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat," terang Iqbal

KSPI dan Partai Buruh akan terus mengawal isu ini dan mengajak seluruh serikat buruh, organisasi masyarakat sipil, dan publik luas untuk bersama-sama menolak perjanjian yang tidak berpihak pada rakyat ini.

“Cabut perjanjian ini, atau kami akan melakukan aksi besar-besaran turun ke jalan,” Iqbal.

Kata Pemerintah

Heboh pemerintah yang menyerahkan data pribadi warga negara Indonesia, kini mendapat bantahan dari pemerintah sendiri.

Sebelumnya warga negara Indonesia atau publik Indonesia telah dibikin resah dengan kabar jika pemerintah dengan mudahnya menyerahkan data pribadinya kepada pemerintah Amerika Serikat.

Amerika Serikat diberikan akses untuk data pribadi warga Indonesia karena dinilai AS mampu memberikan perlindungan.

Kesekapatan tersebut sejalan dengan upaya pemerintah Indonesia terus menjalin kerjasama dnegan Amerika Serikat.

Nah, terkait dengan penyerahan data pribadi, pemerintah membantah bahwa akan diserahkan ke Amerika Serikat.

Lalu, seperti apa sebenarnya?

Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa kerja sama transfer data dengan Amerika Serikat (AS) yang tercantum dalam kesepakatan tarif impor hanya berlaku dalam konteks perdagangan barang dan jasa tertentu, bukan untuk pengelolaan data pribadi secara umum.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa kesepakatan itu bersifat strategis dan difokuskan pada kebutuhan transparansi dalam transaksi komersial yang melibatkan barang yang berpotensi ganda, yaitu bisa dimanfaatkan untuk hal bermanfaat maupun berbahaya.

“Tujuan ini sepenuhnya untuk kepentingan komersial. Bukan berarti data kita akan dikelola oleh pihak luar, atau sebaliknya. Ini terkait pertukaran barang-jasa yang bisa memiliki dua sisi, seperti bahan bermanfaat tapi juga bisa jadi berbahaya, misalnya bom. Karena itu, dibutuhkan keterbukaan data—siapa pembeli, siapa penjual,” ujar Hasan saat ditemui di Istana Kepresidenan, Rabu (23/7/2025).