Siswa Kurang Mampu Dijanjikan Sekolah Gratis Lewat Bosda Afirmasi, Tapi Pembayaran Diangsur

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dalam memberikan bantuan pendidikan melalui program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) Afirmasi bagi sekolah swasta mulai tersendat. 

Program yang disiapkan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa kurang mampu di sekolah swasta ini terkendala anggaran yang belum cair sepenuhnya.

Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK/SMA swasta Pekanbaru, Mohammad Jefry SKom MM mengatakan, sekolah-sekolah swasta akhirnya harus menalangi biaya operasional sendiri selama lebih dari satu tahun terakhir.

"Secara umum, kebijakan ini sudah berjalan setahun. Kami dari MKKS sangat mendukung program afirmasi ini karena memberikan kesempatan kepada anak-anak kurang mampu untuk bisa sekolah gratis di swasta, sama seperti di negeri," kata Jefry kepada Tribun, Minggu (27/7/2025).

Baca juga: Tak Ada Penundaan, Bosda Afirmasi untuk SMA/SMK Swasta di Riau Cair Tahun Ini

Menurut Jefry, seluruh biaya siswa dalam program ini ditanggung oleh pemerintah, mulai dari uang masuk, seragam, buku, hingga SPP.

Namun, penyaluran anggaran yang semestinya dilakukan secara berkala justru tersendat, bahkan sebagian sekolah belum menerima pencairan sama sekali.

"Memang seminggu terakhir ini sudah mulai diangsur, setengah dari jumlah bantuan sudah dibayarkan pada pertengahan Juli kemarin. Tapi kita belum tahu kapan sisanya akan dibayar," katanya.

Situasi ini membuat pihak sekolah harus mencari cara untuk tetap menjalankan operasional tanpa membebani siswa.

"Selama satu setengah tahun ini, sekolah pandai-pandai menutupinya. Tapi kan tidak bisa terus begini," tambah Jefry.

Baca juga: Anggaran Bosda Belum Cair, Sekolah Swasta di Duri Harus Talangi Biaya Siswa Afirmasi

Ironisnya, meski program ini dianggap menguntungkan pihak swasta karena bisa menarik siswa lebih banyak, kenyataannya jumlah pendaftar malah minim.

"Tahun lalu hanya 800 siswa yang berminat, tersebar di sejumlah sekolah kabupaten/kota, padahal targetnya 1.700. Tahun ini malah cuma 500 siswa, dari target 3.000 siswa penganggarannya," ujarnya.

Jefry menduga juga ada kekeliruan dalam perencanaan target jumlah siswa.

"Pemerintah membuat target tidak berdasarkan data rill. Kami di sekolah hanya bisa menunggu, tidak punya kewenangan lebih," imbuhnya.

Ia juga menyampaikan janji pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan Riau yang menyebutkan pembayaran akan dilakukan penuh pada Januari lalu.

Baca juga: Sekolah Gratis, Ini Daftar 85 SMA dan SMK Swasta yang Dapat Bosda Afirmasi dari Pemprov Riau

Namun, hingga pertengahan Juli baru setengah yang disalurkan.