Pemerintah Hebohkan Bendera One Piece, Akademisi: Amnesti Koruptor Lebih Jelas Pemecah Bangsa

TRIBUNPEKANBARU.COM - Pengibaran bendera One Piece kini menjadi sorotan.

Menanggapi hal itu, pemerintah saat ini telah melarang terkait pengibaran bendera one piece itu.

Sebab, dianggap bisa jadi pemecah belah bangsa.

Akademisi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Bakir Ihsan heran dengan sikap pemerintah yang menganggap  fenomena pengibaran bendera One Piece jelang Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagai upaya pemecah belah bangsa.

Padahal, pengibaran bendera tersebut cuma bagian dari ekspresi masyarakat.

One Piece sendiri merupakan salah satu karya dalam dunia anime dan manga asal Jepang, buatan Eiichiro Oda.

Bendera berlatar hitam dan bergambar tengkorak itu merujuk pada Jolly Roger, sebuah simbol tengkorak yang digunakan sebagai identitas bajak laut.

"Ya (keliru), stigmatisasi dan simplifikasi, terlalu menyederhanakan masalah. Bendera kok jadi tertuduh pemecah belah bangsa," kata Bakir kepada wartawan, Senin (4/8/2025).

Semestinya kata Bakir, pemerintah tidak perlu terlalu reaktif terhadap kemunculan bendera One Piece.

Apalagi, demokrasi memang memberi ruang bagi individu maupun kelompok untuk berekspresi.

"Ya, tidak perlu. Bila Indonesia yakin dengan demokrasi, maka pengibaran bendera One Piece dan sejenisnya adalah bagian di dalamnya, tinggal bagaimana pemerintah memahaminya," jelas Bakir.

Ia kemudian menyinggung soal pemberian abolisi dan amnesti kepada koruptor.

Padahal tindakan koruptor lebih jelas dalam memecah belah bangsa.

"Korupsi itu pemecah belah bangsa, karena koruptor tidak peduli dengan bangsa, hanya pada diri dan kelompoknya," jelasnya.

Baca juga: Penjaga Kos Arya Daru Akhirnya Buka Suara, Pengakuan Siswanto Jadi Sorotan

Baca juga: Rocky Gerung Klaim Hasto Jadi Korban Dendam Jokowi, Prabowo Bergerak dengan Amnesti

Berkibar di Kantor Bupati