Anggota DPRD Riau Imbau Warga Tak Tergiur Bekerja ke Luar Negeri Secara Ilegal

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Anggota Komisi V DPRD Riau, Alga Vicky Azmi, mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah tergiur dengan janji menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri, khususnya ke Malaysia dan sejumlah negara tetangga di Asia Tenggara. 

Menurutnya, peluang tersebut memang tampak menjanjikan, namun kerap menjerumuskan warga ke jalur ilegal yang berisiko tinggi.

Ia menegaskan, selama ini jalur-jalur tikus di wilayah pesisir Provinsi Riau masih sering dimanfaatkan untuk mengirim PMI secara ilegal.

PMI ilegal adalah warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri tanpa memenuhi persyaratan legal.

Seperti tidak memiliki dokumen resmi baik itu paspor, visa kerja, perjanjian kerja, tidak melalui lembaga penempatan resmi dan tidak terdaftar dalam sistem perlindungan pemerintah.

Kondisi ini menjadi pintu masuk bagi berbagai masalah, mulai dari pelanggaran hukum hingga ancaman keselamatan nyawa para pekerja.

Baca juga: Kisah Pilu Tiaminah, 3 Tahun Bekerja Non Prosedural di Malaysia, Pulang Secara Ilegal Lewat Riau

"Banyak sekali kasus PMI ilegal yang diberangkatkan melalui jalur tikus di Riau. Ini bukan hanya melanggar aturan, tapi juga membahayakan nyawa dan masa depan mereka," ujar Alga Vicky Azmi, Senin (11/8/2025).

Berdasarkan catatan, tidak sedikit warga dari berbagai daerah di Riau yang nekat berangkat ke negara tetangga secara ilegal.

Mereka biasanya tergiur dengan iming-iming gaji besar, namun akhirnya terjebak dalam kondisi kerja yang jauh dari layak, bahkan ada yang menjadi korban kekerasan dan penipuan.

Untuk mengatasi persoalan ini, Alga mendorong pemerintah daerah agar mencari solusi nyata supaya masyarakat tidak menjadikan pekerjaan ke luar negeri sebagai pilihan utama. 

Baca juga: 62 Calon PMI Ilegal Dicegah Berangkat dari Riau ke Malaysia 3 Bulan Terakhir, Terbaru 5 Perempuan

Menurutnya, pembukaan lapangan kerja lokal dan peningkatan keterampilan menjadi langkah penting yang harus diprioritaskan.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya pengawasan ketat di perbatasan dan wilayah pesisir Riau.

Hal ini diperlukan untuk menutup peluang bagi praktik pemberangkatan PMI ilegal yang selama ini masih terjadi.

Baca juga: Ekspos di Polda Riau, Menteri P2MI Murka 100 PMI Ilegal Dijual Sindikat TPPO: Kurang Ajar!

"Jika pengawasan longgar, maka sindikat pengiriman PMI ilegal akan terus beroperasi. Ini yang harus kita cegah bersama," ujarnya.

Alga juga mengingatkan bahwa banyak pekerja migran ilegal yang ujung-ujungnya menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). 

Untuk itu, ia mengajak seluruh pihak, termasuk aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat, untuk bersama-sama mencegah praktik ini demi melindungi warga Riau dari risiko kejahatan lintas negara.

(Tribunpekanbaru.com/Nasuha Nasution)