Ahmad Syahroni: Orang yang Cuman Bilang Bubarin DPR Itu Adalah Orang Tolol se-Dunia

“Kami siap dikritik, tapi jangan berlebihan. Kalau bilang bubarkan DPR seenaknya, apakah yakin pemerintahan akan berjalan lebih baik? Belum tentu,” kata Syahroni saat kunjungan kerja di Polda Sumut, Jumat (22/8/2025).

Syahroni juga menyebut DPR tetap akan berdiri sebagai lembaga perwakilan rakyat, meski banyak dicaci maki.

Ditegaskannya, DPR selaku wakil rakyat juga punya kerja dan empati.  Sehingga sampai kapanpun DPR tetap akan berdiri dan tidak berubah.

"Kami memang belum tentu benar. Belum tentu hebat, enggak. Tetapi minimal ki mewakil kerja masyarakat.  Jadi  jangan mencaci maki berlebihan. Karena merusak mental. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR itu adalah orang tolol se-dunia," jelasnya.

Benarkah gaji DPR RI mencapai Rp 100 juta per bulan atau Rp 3 juta sehari?

Gaji DPR RI disebut naik hingga mencapai angka yang fantastis.

Namun kenaikan gaji DPR tersebut dibantah oleh Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir.

Ia mengatakan bukan gaji DPR yang naik, melainkan sejumlah tunjangan.

Adies Kadir memperkirakan gaji beserta tunjangan DPR RI tembus Rp 70 juta perbulan, belum ditambah dengan tunjangan rumah.

"Kalau gaji pokok gak ada kenaikan. Gaji pokok tetap semua," kata Adies kepada awak media di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (19/8/2025).

Adies menyatakan, kenaikan terhadap penghasilan anggota DPR terjadi pada beberapa sektor tunjangan, seperti halnya tunjangan kesehatan, tunjangan beras, hingga tunjangan anak.

Dari jumlah kenaikan sejumlah tunjangan tersebut ditambah gaji pokok, maka kata Adies, bisa dikalkulasikan penghasilan anggota DPR RI perbulan Rp70 juta.

"Kalau gak salah ada tunjangan beras, tunjangan apa lagi ya, banyak tunjangan kesehatan, tunjangan tunjangan apa lah, tapi di luar tunjangan rumah. Itu sekitar 70 juta perbulan," kata dia.

Akan tetapi kata Waketum DPP Partai Golkar tersebut, angka Rp70 juta itu belum termasuk tunjangan perumahan.

Dirinya menaksir untuk tunjangan perumahan bagi anggota DPR RI sekitar Rp50 juta dengan tolok ukur harga kontrakan atau kosan di wilayah Senayan, Jakarta.